Program Inpres Jalan Daerah Dorong Lahirnya Kawasan Ekonomi Baru di Jawa Tengah

RRI.CO.ID, Semarang - Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah menjadi salah satu pengungkit utama lahirnya kawasan ekonomi baru di Jawa Tengah. Perbaikan akses jalan yang menjangkau wilayah pedesaan, sentra produksi, hingga destinasi wisata dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, manfaat program Inpres Jalan Daerah telah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah. Konektivitas yang semakin baik membuka akses perdagangan, distribusi hasil produksi, serta mendorong berkembangnya potensi ekonomi lokal.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti peresmian bantuan Inpres Jalan Daerah secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa 23 Juni 2026. Peresmian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur. "Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota," kata Ahmad Luthfi.

Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berfungsi memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengoptimalkan program tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Luthfi menjelaskan, usulan program Inpres Jalan Daerah pada 2026 diprioritaskan untuk memperkuat konektivitas jalur ekonomi dan akses menuju kawasan wisata. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Berdasarkan data tahun anggaran 2025, Jawa Tengah memperoleh 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah melalui program tersebut. Total panjang jalan yang ditangani mencapai 132,62 kilometer dengan nilai anggaran Rp493,284 miliar yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.

Dari seluruh daerah penerima, Kabupaten Blora memperoleh alokasi penanganan terbesar. Panjang jalan yang ditangani mencapai 20,81 kilometer dengan total anggaran sebesar Rp93,21 miliar.

Luthfi menilai program tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada meningkatnya kualitas konektivitas, tetapi juga pada tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Melihat hasil yang telah dicapai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 249,70 meter pada 2026. Jika disetujui pemerintah pusat, pembangunan fisik akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.

"Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata, prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, désa wisata, dan potensi ekonomi baru," tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memantau kondisi kemantapan jalan provinsi. Upaya tersebut dilakukan agar target kemantapan jalan sebesar 94 persen pada 2026 dapat tercapai setelah sempat menurun akibat curah hujan tinggi pada awal tahun.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan bantuan Inpres Jalan Daerah telah memberikan manfaat besar bagi daerahnya. Infrastruktur yang semakin baik membuat akses antarkecamatan dan wilayah perbatasan menjadi lebih lancar.

Menurutnya, dampak program tersebut juga terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau. Wilayah yang dahulu relatif terisolasi kini berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Kabupaten Blora kembali mengusulkan bantuan serupa untuk mendukung kawasan ketahanan pangan dan pariwisata. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 telah menangani 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi. Keberadaan jalan tersebut memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas lainnya dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.

"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," katanya.