Penetapan Program Kampung Nelayan di Sampang Tunggu Hasil Penilaian KKP

RRI.CO.ID, Sampang - Penetapan lokasi akhir program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Sampang masih menanti hasil survei dan penilaian dari tim pusat. Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Perikanan telah mengusulkan lima lokasi di wilayah pesisir, kepastian realisasinya sepenuhnya bergantung pada tim KKP.

Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidiq, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. Dari lima usulan yang diajukan, saat ini baru satu lokasi yang menunjukkan progres pelaksanaan, satu lokasi masih dalam tahap kontrak, sementara tiga usulan lainnya belum mendapatkan informasi lanjutan dari kementerian.

Fajar menyampaikan bahwa KKP mensyaratkan ketersediaan lahan minimal sekitar satu hektare untuk program ini. Meskipun demikian, fasilitas yang nantinya dibangun akan tetap disesuaikan dengan hasil pengecekan lapangan serta survei dan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang dilakukan oleh tim kementerian.

"Program Kampung Nelayan tidak harus berada tepat di bibir pantai. Namun, lokasi yang dipilih diharapkan mudah diakses nelayan sehingga berbagai aktivitas mereka dapat dilakukan secara lebih efektif dalam satu kawasan," ujar Fajar, Rabu 30 September 2026.

Selain itu, ia menyebutkan sejumlah fasilitas yang dapat diintegrasikan dalam program tersebut, antara lain penyimpanan dingin atau cold storage, gudang, tempat perbengkelan, hingga balai nelayan. Fasilitas-fasilitas tersebut baru akan dipastikan keberadaannya setelah seluruh penilaian dari tim pusat selesai dilakukan.

Adapun kelima usulan desa pesisir tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Desa Dharma Camplong di Kecamatan Camplong, Pulau Mandangin di Kecamatan Sampang, serta wilayah pesisir di Kecamatan Sokobanah, Sereseh, dan Banyuates. Hingga kini, Pemkab Sampang terus berkoordinasi sambil menanti keputusan resmi dari KKP terkait titik mana saja yang akhirnya lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima program.