Disnaker Sampang Dorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

RRI.CO.ID, Sampang - Tingginya disparitas upah minimum antardaerah kerap menjadi magnet bagi masyarakat Sampang untuk mengadu nasib ke kawasan industri penyangga utama seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Menanggapi fenomena ini, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertekad membalikkan keadaan dengan menggenjot kualitas tenaga kerja lokal sekaligus membuka keran investasi seluas-luasnya.

Kepala Disnaker Sampang, Asroni menyatakan bahwa migrasi tenaga kerja ke wilayah dengan UMK tinggi adalah realitas ekonomi yang lumrah. Namun, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya mendongkrak perekonomian lokal agar lapangan pekerjaan baru bermunculan di tanah kelahiran sendiri.

"Penetapan UMK mengacu pada regulasi nasional yang mempertimbangkan inflasi, dinamika ketenagakerjaan, serta koefisien industri. Nilainya diusulkan oleh kepala daerah setiap akhir tahun. Kami di tingkat dinas terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi Sampang terdongkrak sehingga UMK pun ikut merangkak naik," ucap Asroni, Rabu 30 September 2026.

Berdasarkan regulasi UMK Jawa Timur, terdapat jarak nominal yang cukup kentara. Sebagai perbandingan, UMK Kota Surabaya berada di kisaran Rp5,2 juta dan Sidoarjo mencapai Rp5,1 juta, sementara Kabupaten Sampang tercatat di angka Rp2,4 juta.

Kendati demikian, Asroni memandang celah perbedaan upah tersebut justru bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena menawarkan efisiensi biaya produksi. Potensi ini dinilai mampu mendatangkan efek domino yang positif bagi daerah jika dikelola dengan strategi yang tepat.

"UMK yang kompetitif ini justru menjadi daya tarik bagi penanaman modal. Jika investasi masuk berkat program pimpinan daerah, dampaknya akan luar biasa mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan warga, hingga bergeraknya roda UMKM," katanya.

Guna memastikan warga setempat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Disnaker Sampang memetakan sejumlah program hingga tahun 2027. Sinergi lintas sektor, mulai dari lembaga pendidikan hingga kolaborasi dengan Poltera dan balai latihan kerja (BLK), digencarkan agar kapasitas tenaga kerja lokal memenuhi standar industri.