BPBD Sampang Ajukan Tambahan Anggaran Rp113 Juta untuk Dropping Air
- 21 Sep 2026 15:08 WIB
- Sampang
RRI.CO.ID, Sampang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kekeringan dan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini, tercatat 94 Desa yang tersebar di 12 Kecamatan mengalami kekeringan di Sampang.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Hozin, mengatakan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp113 juta melalui perubahan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Sampang. Anggaran ratusan juta tersebut tersebut masih dalam proses.
"Untuk bantuan air, kami mengajukan kembali melalui PAK anggaran sebesar Rp113 juta kepada Pemkab Sampang. Saat ini masih dalam proses," ujar Hozin, Senin 21 September 2026.
Sebelumnya, BPBD Sampang telah memperoleh anggaran sebesar Rp75 juta dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mendukung dropping air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan kritis.
"Saat ini, terdapat 78 desa di 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Namun, tidak semua desa mendapatkan jatah dua tangki. Sebagian wilayah hanya memperoleh satu tangki, dengan distribusi disesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat,"terangnya.
Hozin mengatakan keterbatasan anggaran dan armada membuat distribusi air dilakukan secara bergantian. BPBD saat ini hanya memiliki dua armada yang digunakan untuk melayani 12 kecamatan.
"Armada kami memang terbatas, sehingga dropping dilakukan secara bergantian," katanya.
Dalam sehari, BPBD Sampang maksimal mendistribusikan enam tangki air bersih. Setiap tangki memiliki kapasitas lebih dari 5 ribu liter.
Pengajuan tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD menghadapi potensi kekeringan yang masih berlangsung. Terlebih, berdasarkan prediksi yang diterima BPBD, kondisi kekeringan diperkirakan masih terjadi hingga Desember mendatang.
BPBD memastikan akan tetap mengoptimalkan penanganan berdasarkan laporan masyarakat.
"Warga yang membutuhkan bantuan air dapat menyampaikannya melalui pemerintah desa untuk dikoordinasikan dengan BPBD,"tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....