RRI.CO.ID, Sampang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang terus memperkuat pembinaan dan monitoring terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memastikan pengelolaan usaha desa berjalan sesuai ketentuan dan mampu mendukung perekonomian masyarakat.
Kepala DPMD Sampang, Yudhi Adidarta Karma, mengatakan monitoring telah dilakukan di sejumlah desa di seluruh kecamatan. Namun, pelaksanaannya belum dapat menjangkau seluruh desa karena keterbatasan jumlah personel serta anggaran yang dimiliki.
"Kami sudah melakukan monitoring, tetapi memang belum semua desa. Kendalanya keterbatasan staf dan anggaran. Dalam satu kecamatan kami mengambil sampel sekitar tiga sampai empat desa untuk dimonitor," kata Yudhi, Kamis 13 Agustus 2026.
Menurut dia, monitoring tidak hanya melihat ada atau tidaknya aktivitas usaha BUMDes, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pengelola. Hasil pemantauan menunjukkan persoalan di lapangan cukup beragam, mulai dari proses pengadaan yang belum selesai, usaha yang masih dalam tahap persiapan, hingga dinamika pengelolaan di tingkat desa.
Yudhi menegaskan DPMD berperan melakukan pembinaan kelembagaan dan monitoring terhadap BUMDes, sedangkan tindak lanjut atas dugaan penyimpangan menjadi kewenangan aparat pengawas. Setiap hasil monitoring yang ditemukan di lapangan akan disampaikan kepada Inspektorat untuk diproses sesuai aturan.
"Kami tidak bisa mengintervensi pengelolaan BUMDes. Tugas kami melakukan pembinaan dan monitoring. Kalau ada temuan, hasilnya kami serahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kecamatan juga telah diminta aktif memantau perkembangan BUMDes di wilayah masing-masing agar setiap kendala dapat segera difasilitasi.
"Kami harap pembinaan dan monitoring yang dilakukan secara berkala mampu meningkatkan tata kelola BUMDes sehingga seluruh usaha desa dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,"tuturnya, mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....