Poin Utama
- Data Sensus Ekonomi 2026 menjadi acuan strategis bagi pemerintah, pelaku usaha lokal, dan investor internasional untuk pengambilan keputusan ekonomi.
- Pendataan sepuluh tahunan ini mencakup pemetaan profil demografi dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
- Kebijakan ekonomi nasional besar seperti undang-undang UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir dari hasil analisis Sensus Ekonomi periode 2016.
RRI.CO.ID, Pamekasan - Data hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk perumusan regulasi, tetapi juga menjadi rujukan strategis bagi pelaku usaha lokal hingga investor internasional. Pendataan sepuluh tahunan ini memotret profil demografi serta aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BPS Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas, mengungkapkan bahwa kebijakan besar nasional seperti lahirnya undang-undang UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berawal dari pemetaan Sensus Ekonomi periode sebelumnya pada 2016.
"Sensus Ekonomi ini diakui secara global dan dipantau oleh PBB. Data komprehensif yang dilengkapi geotagging hingga tingkat RT/RW ini sangat dibutuhkan calon investor untuk melihat potensi wilayah sebelum menanamkan modal," jelasnya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, SE 2026 juga mencakup variabel perdataan pada aspek pertanian dan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara terpadu. Hal ini memberi gambaran peta bisnis yang presisi bagi pengembangan sentra industri daerah.
Dengan pendataan yang terintegrasi, BPS berharap hasil SE 2026 mampu mendorong penyediaan fasilitas publik yang tepat sasaran serta memperluas akses iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pamekasan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....