Persiapan Pengeboran Sumur Hidayah, Nelayan Minta Persoalan Rumpon Dituntaskan

RRI.CO.ID, Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang bersama SKK Migas dan Petronas menggelar sosialisasi persiapan pengeboran Sumur Hidayah di perairan Kecamatan Banyuates, di aula Pemkab Sampang Rabu 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum dimulainya aktivitas lapangan yang direncanakan dalam waktu dekat oleh pihak pelaksana proyek migas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan sosialisasi bukan pertama kali dilakukan. Menurutnya, kegiatan serupa telah berlangsung beberapa kali sejak tahap pencarian titik pengeboran hingga memasuki fase persiapan pelaksanaan proyek yang kini dinilai semakin matang.

“Ini bukan pertama kalinya sosialisasi dilakukan. Sebelumnya sudah beberapa kali dilaksanakan, mulai dari pencarian titik hingga sekarang memasuki tahapan persiapan pengeboran yang sudah semakin matang,” ujar Yuliadi Setiawan kepada media RRI.

Ia menjelaskan kegiatan awal yang direncanakan dimulai pekan depan berupa pembersihan area kerja.

"Tahapan tersebut mencakup penataan lokasi agar terbebas dari jaring nelayan maupun rumpon sebelum proses mobilisasi peralatan dan pembangunan fasilitas pendukung dilaksanakan,"jelasnya.

Menurut Yuliadi, proses pengembangan Sumur Hidayah diperkirakan berlangsung bertahap mulai Agustus hingga Desember 2026.

"Tahapan itu meliputi pemasangan peralatan, pembangunan platform, hingga pekerjaan teknis lain yang mendukung kegiatan eksplorasi migas di wilayah tersebut," tuturnya.

Meski mayoritas masyarakat mendukung proyek tersebut, Yuliadi mengakui masih terdapat sebagian nelayan yang meminta persoalan rumpon diselesaikan terlebih dahulu. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memfasilitasi dialog agar ditemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.

“Kami berharap ada jalan keluar. Pemerintah daerah berusaha memfasilitasi agar apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa dipertemukan dengan kebutuhan pelaksanaan proyek sehingga tercipta solusi yang baik,” katanya.

Sebagai bentuk upaya penyelesaian, sejumlah usulan program telah dibahas bersama SKK Migas dan Petronas. Di antaranya pembangunan kolam labuh untuk nelayan serta pembentukan koperasi yang dapat membantu kebutuhan permodalan dan sarana penangkapan ikan.

Sementara itu, Perwakilan Nelayan Pantura, Faris Reza Malik, menyatakan nelayan pada prinsipnya tidak menolak eksploitasi Sumur Hidayah. Namun, mereka meminta persoalan ganti rugi rumpon yang diklaim belum diterima sebagian nelayan segera diselesaikan terlebih dahulu.

Menurutnya, sebagian nelayan mengaku belum menerima hak sebagaimana yang diharapkan.

“Sampai sekarang kami menilai persoalan ganti rugi rumpon belum selesai. Karena itu kami meminta penyelesaiannya didahulukan sebelum kegiatan eksploitasi dilanjutkan,” ujar Faris Reza Malik.

Faris menambahkan nelayan tetap mendukung investasi migas yang memberikan manfaat bagi daerah. Namun, ia berharap penyelesaian tuntutan nelayan dilakukan secara transparan agar tidak memicu penolakan maupun aksi lanjutan dari masyarakat pesisir

“Kami mendukung kegiatan Sumur Hidayah, tetapi sebelum pekerjaan dilanjutkan kami meminta ganti rugi rumpon nelayan sebesar Rp6 miliar diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu silakan bekerja, kami mendukung,” ujar Faris Reza Malik.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendra, belum dapat memberikan keterangan kepada media usai sosialisasi. Adapun perwakilan nelayan tetap meminta penyelesaian persoalan rumpon sebelum eksploitasi dilaksanakan.