FPRB Jatim Dorong Penguatan dan Peran FPRB di Madura Raya

RRI.CO.ID, Pamekasan - Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya kedudukan forum sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur, Catur Sudarmanto, dalam kegiatan Konsolidasi dan Penguatan FPRB Kabupaten/Kota yang dipusatkan di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, Senin 8 Juni 2026.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Tim Siap Siaga Jatim, Perwakilan Bakorwil, jajaran pengurus dan perwakilan BPBD FPRB dari empat kabupaten di wilayah Madura Raya, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Konsolidasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat struktur kelembagaan, serta mengoptimalkan peran multipihak di tingkat daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana.

Dalam sambutannya , Sekjen FPRB Jatim Catur Sudarmanto yang akrab disapa Mbah Darmo menggarisbawahi bahwa penanganan bencana tidak lagi bisa bertumpu hanya pada satu sektor. Diperlukan sinergi yang utuh melalui konsep kolaborasi antar-elemen Pentahelix untuk mewujudkan ketangguhan daerah secara komprehensif.

"Untuk mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), diperlukan sinergi dan kolaborasi erat antarelemen pentahelix. Ada lima pilar utama yang harus bergerak bersama secara harmonis, yaitu Pemerintah selaku regulator, Dunia Usaha sebagai pendorong, Masyarakat sebagai akselerator, Akademisi atau Pakar yang melahirkan konsep dan inovasi, serta Media sebagai pengganda informasi," ucap Mbah Darmo.

FPRB merupakan wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi, kolaborasi, dan kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif.

“FPRB berkedudukan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fokus utama kita berada pada aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, serta pembangunan budaya sadar bencana di tengah masyarakat,” katanya, menambahkan.

Meskipun memiliki peran krusial dan bermitra erat dengan instansi pemerintahan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seluruh pengurus di Madura Raya diingatkan untuk tetap menjaga marwah kelembagaan. FPRB harus tetap berdiri di atas khitah independensinya demi objektivitas kemanusiaan.

“FPRB itu bersifat independen, nonstruktural, nonpartisan, dan nirlaba. Kita bekerja berdasarkan prinsip kesukarelaan, kemitraan, partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel. Kita tidak menjadi bagian dari struktur organisasi perangkat daerah maupun lembaga pemerintah, namun berfungsi sebagai forum kolaboratif yang menjembatani berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya, menegaskan.

Ke depan, FPRB di empat kabupaten se-Madura Raya menyusun dan menguatkan program kerja taktis yang selaras dengan karakteristik kerawanan bencana di daerah masing-masing. Koordinasi aktif dengan BPBD setempat harus ditingkatkan tanpa mengurangi independensi forum agar budaya sadar bencana dapat tertanam kuat hingga level akar rumput.