RRI.CO.ID, Sampang – Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi salah satu faktor penutupan sementara dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang. Keberadaan IPAL bukan sekadar pelengkap, melainkan kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh pengelola dapur.
Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmata, menegaskan dalam program Sampang Menyapa pengabaian terhadap pengelolaan limbah dapat berimplikasi pada pelanggaran regulasi lingkungan hidup, bahkan berpotensi sanksi administratif hingga pidana.
“Karena itu, pemerintah daerah bersama pengawas satuan pendidikan dan dinas terkait melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur MBG,” ucapnya. Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut juknis yang disampaikan, setiap dapur MBG wajib memiliki sistem IPAL sederhana atau komunal dengan kapasitas sesuai volume produksi makanan harian.
“Komponen IPAL meliputi grease trap untuk memisahkan minyak dan lemak, bak pengendapan, bak biologis untuk penguraian limbah organik, bak filtrasi, serta saluran pembuangan akhir sesuai standar lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, operasional IPAL juga harus dijalankan dengan disiplin, seperti pembersihan grease trap minimal setiap 2–3 hari sekali, monitoring kualitas air buangan, serta pengurasan lumpur endapan secara berkala.
“Pengawasan dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan dinas pendidikan setempat, dengan kewajiban laporan pengelolaan limbah dan audit berkala,” imbuhnya.
Dasar hukum pengelolaan limbah dapur MBG antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Air Limbah, serta Permen LHK Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Air Limbah Domestik.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi, tetapi juga sejauh mana program ini ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” kata Sudarmata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....