RRI.CO.ID, Sampang - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang memastikan sejak 2024 tidak lagi memiliki pos anggaran khusus untuk penanganan orang terlantar non-ODGJ. Penghapusan anggaran tersebut terjadi akibat pemangkasan, sehingga sejumlah layanan kini dilakukan dengan skema terbatas.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Sampang, Zainal Muttaqien, menyampaikan bahwa pada 2023 anggaran bantuan bagi orang terlantar masih tersedia.

“Untuk anggaran orang terlantar sekarang tidak ada. Tahun 2023 masih ada, tapi 2024 sudah tidak ada karena pemangkasan. Jadi memang saat ini tidak ada pos dana khusus,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menjelaskan, kategori orang terlantar dibagi menjadi dua, yakni yang masih memiliki keluarga dan yang tidak memiliki identitas atau disebut T4 (tanpa tempat tinggal tetap).

“Kalau yang ada keluarganya, kita carikan dan kembalikan. Kalau yang T4, tanpa identitas dan tidak ditemukan keluarga, kami rujuk ke UPT Balai Rehabilitasi Sosial PMKS di Sidoarjo,” ucapnya.

Sebelum dirujuk, para terlantar ditampung sementara di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) milik Pemkab Sampang di Jalan Mutiara. Masa tinggal maksimal tujuh hari untuk proses asesmen dan pencarian keluarga.

“RPS itu hanya persinggahan. Kalau tujuh hari tidak ditemukan keluarganya, baru kami proses rujukan ke Sidoarjo. Saat ini sudah ada empat orang tanpa identitas yang kami kirim ke sana,” katanya.

Dalam kasus tertentu seperti orang terlantar akibat kecelakaan, Dinsos bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk melakukan perekaman biometrik guna memastikan identitas.

“Kalau biometriknya ketemu dan dia warga Sampang, pembiayaannya lewat UHC. Kalau warga luar daerah, menggunakan BPJS sesuai domisili. Kalau identitasnya jelas, langsung kami fasilitasi di RPS tanpa biaya,” ucapnya.

Zainal menegaskan, layanan pemulangan tetap berjalan meski tanpa anggaran khusus. Warga Sampang yang terlantar di luar daerah seperti Surabaya akan dikoordinasikan melalui RPS setempat sebelum dipulangkan.

“Kalau keluarganya bisa menjemput, silakan. Kalau tidak mampu, kami antar gratis. Untuk regional seperti Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep juga kami fasilitasi. Kalau antar provinsi, harus melalui Dinsos provinsi,” tuturnya.

Namun ia mengakui saat ini tidak ada lagi bantuan tunai bagi orang terlantar yang kehabisan ongkos perjalanan.

“Dulu bisa kami bantu sekitar Rp250 ribu. Sekarang sudah tidak ada anggarannya,” ujarnya.

Meski demikian, Dinsos Sampang menyatakan tetap memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang tersedia.