RRI.CO.ID, Madinah - Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari yang berangkat haji melalui jalur reguler pada tahun 2026 mengapresiasi adanya layanan yang baik bagi jemaah haji. Meski demikian, pihaknya menilai masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk perbaikan, di antaranya mengenai hotel yang ditempati jemaah, transportasi, dan layanan untuk jemaah lansia.

Ansari menilai fasilitas hotel di Makkah maupun Madinah berbeda dengan narasi peningkatan kualitas akomodasi yang selama ini disampaikan pemerintah. Ia menyebut, salah satunya kondisi hotel Al-Ahbab nomor 412 di Makkah yang ditempati Kloter 74. Ia menyebut hotel tersebut masih tergolong standar minimal dibandingkan sejumlah hotel lain yang berada di sektor yang sama.

Menurut Ansari, ukuran kamar cukup sempit untuk ditempati empat jemaah, sejumlah fasilitas dasar belum memadai, dan lift yang tersedia relatif kecil serta kondisinya sudah tua sehingga beberapa kali mengalami kendala. Selain itu, selama berhari-hari awal kedatangan di Makkah dirinya tidak melihat adanya pelayanan khusus dari petugas kepada jemaah lansia yang menempati hotel tersebut.

Sementara, berdasarkan berbagai informasi yang diterimanya, layanan jemaah lansia di sektor lain berjalan lebih baik melalui pola visitasi rutin ke hotel-hotel jemaah."Karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap standar layanan dan transparansi informasi yang disampaikan kepada calon jemaah haji," ucapnya, Jumat, 12 Juni 2026.

Lanjut Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, persoalan transportasi juga masih ditemui pada musim haji tahun ini. Jemaah mengalami kendala transportasi mulai dari keberangkatan ke Arafah, pergerakan dari Muzdalifah ke Mina, hingga proses pemulangan jemaah dari Mina ke hotel.

Menurut Perempuan asal Kabupaten Pamekasan itu, keterbatasan armada yang disediakan syarikah menyebabkan mobilisasi jemaah tidak berjalan optimal. Bahkan pada beberapa titik sempat terjadi ketegangan antarsesama akibat terbatasnya jumlah bus. Selain itu terdapat beberapa armada yang mengalami gangguan teknis di lapangan tanpa tersedianya kendaraan pengganti yang memadai.

"Kami berharap beberapa catatan itu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia maupun otoritas penyelenggara haji di Arab Saudi. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang bisa lebih baik," katanya, mengakhiri.