RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Jumat 6 Maret 2026, sebagai upaya menjaga stabilitas ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam arahannya mengatakan momen Idulfitri secara historis selalu diiringi peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan. Karena itu, ia meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten dan kota memperkuat koordinasi agar pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh TPID di tingkat kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi. Pastikan ketersediaan pasokan terjaga, distribusi lancar, dan harga pangan tetap stabil agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Selain pengendalian inflasi, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyoroti pentingnya peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan. Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar tren, tetapi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini dinilai semakin penting seiring posisi Kalimantan Timur yang menjadi sorotan nasional dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menegaskan kesiapan ekonomi dan transformasi digital menjadi bagian dari wajah profesionalisme daerah dalam menyambut perkembangan tersebut.

Untuk mencapai target tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan empat poin utama kepada seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait dalam pengendalian inflasi serta mendorong terobosan program TPID yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, percepatan implementasi pembayaran digital pada sektor pelayanan publik dan penerimaan daerah juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah juga didorong mengintegrasikan kebijakan pengendalian inflasi dengan penguatan produksi pangan lokal guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang mampu memperkokoh stabilitas ekonomi Kaltim sekaligus mempercepat transformasi digital kita,” katanya.