Kepala Bidang TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara, Eri Haryono, mengatakan pendekatan pembangunan jaringan kabel optik ke daerah terpencil dinilai kurang efektif dari sisi waktu dan biaya. Karena itu, pemerintah daerah beralih pada solusi berbasis satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO).

Salah satu teknologi yang dimanfaatkan adalah layanan internet satelit milik Starlink. Dengan sistem ini, sekolah di wilayah pelosok dapat langsung terhubung tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur kabel yang memakan waktu lama.

“Sekolah yang sebelumnya tidak terjangkau jaringan kini bisa langsung mendapatkan akses internet. Ini solusi yang jauh lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan digital,” ujar Eri, dikutip Jumat, 27 Februari 2026.

Hasil pengujian di lapangan menunjukkan satu perangkat mampu menghasilkan kecepatan rata-rata 50–100 Mbps. Bahkan di sejumlah titik di Kukar, kecepatan tercatat mencapai 200 hingga 300 Mbps. Kapasitas tersebut dianggap memadai untuk mendukung pembelajaran daring, penggunaan aplikasi berbasis cloud, hingga konferensi video.

Dari sisi pembiayaan, instalasi awal diperkirakan sekitar Rp30 juta per titik dengan biaya berlangganan Rp 1–2 juta per bulan. Skema ini dinilai lebih realistis dibandingkan pembangunan jaringan kabel konvensional ke wilayah terpencil.

Namun, Eri menegaskan, infrastruktur saja tidak cukup. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah menjadi perhatian serius. Operator sekolah diharapkan mampu mengelola dan melakukan penanganan awal jika terjadi gangguan teknis.

“Jangan sampai jaringan sudah tersedia, tetapi tidak ada yang mampu mengoperasikan atau memperbaiki gangguan ringan. SDM harus siap,” katanya.

Selain penguatan infrastruktur dan SDM, Diskominfo juga mendorong peningkatan literasi digital, termasuk pemahaman tentang perlindungan data pribadi. Perluasan akses internet, menurutnya, harus diimbangi dengan edukasi agar tidak memunculkan risiko baru.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) juga mulai diperkenalkan di lingkungan pendidikan. Teknologi ini diarahkan untuk membantu guru menyusun modul ajar secara lebih cepat dan variatif tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara, Mohammad Yusran Darma, menyampaikan pihaknya tengah membangun sistem database kependudukan tertutup sebagai pusat validasi data lintas perangkat daerah.

Database tersebut akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai basis tunggal. Seluruh program yang bersumber dari APBD nantinya akan terhubung dengan sistem ini.

“Dengan integrasi data, kita bisa memastikan bantuan dan intervensi anggaran benar-benar menyasar warga yang berhak. Tidak ada lagi tumpang tindih,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Kukar agar digitalisasi tidak sekadar menghadirkan koneksi internet, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang transparan, akurat, dan berkelanjutan.