KBRN, Balikpapan: Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) spesifik ke PT Pupuk Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu(20/11/25). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, didampingi oleh anggota lainnya yaitu Izzudin Alqassam Kasuba, Rahmawati, Yoyok Riyo Sudibyo, Alifudin, dan Novita Hardini.
Tim kerja spesifik komisi VII DPR RI, Raker bersama Sekretaris Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI, Sri Bimo pratomo, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan, Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kalimantan Timur, Qomaruzzaman, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih.
Fokus bahasan yang menjadi sorotan DPR RI soal harga pupuk, distribusi pupuk, serta masalah kendala trasnportasi di daerah. Saleh mencontohkan terjadinya perbedaaan harga pupuk di Aceh yang lebih mahal dari pada Medan sehingga Komisi VII melakukan pengawasan agar harganya tidak berbeda dan menegaskan agar hal ini tidak terjadi di Kalimantan Timur.
“Pupuk saat ini susah sampai ke petani, terutama pupuk bersubsidi. Sehingga saat ini upaya yang telah di lakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air sudah memotong birokrasi. Ada 145 aturan yang dipangkas agar mempermudah distribusi pupuk bersubsidi ke petani," kata Ketua Komisi VII DPR RI pada raker tersebut.
Selain itu Saleh, mengingatkan agar pendistribusian pupuk subsidi tidak dijadikan sebagai permainan oleh oknum perantara yang ingin mencari keuntungan pribadi. "Komisi VII ingin memastikan semua sudah berjalan sesuai amanat Presiden dan menko pangan juga menteri pertanian," katanya menegaskan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Rio Sudibyo, mengakui permasalahan pupuk ada pada ketersediaannya. Ia berpesan kepada PT Pupuk Indonesia, agar informasi ketersediaan pupuk bisa sampai kepada para petani.
"Walaupun sudah ada sistem satu pintu, namun tidak semua petani melek teknologi. Sehingga sistem tersebut harus sering di promosikan agar informasinya bisa tersampaikan dengan baik," katanya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Rahmawati, mengeluhkan harga pupuk yang berbeda di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
"Pabrik pupuk berada di Kaltim, tapi harga di dua daerah tersebut lebih mahal. Malahan petani lebih banyak mengambil ke Jakarta dan surabaya," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan, menyatakan akan menindak lanjuti apa yang terjadi di Kalimantan Utara. “Itu adalah masukkan dan akan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Kalimantan Utara," ucapnya.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menyampaikan kendala distribusi pupuk di Kaltim ada pada akses fasilitas umum dan infrastruktur.
“Khusus untuk desa yang berpotensi mempunyai lahan pertanian, suplai pupuk dirasakan masih sulit. Jumlah kiosnya bisa ditambah, terutama adanya koperasi merah putih program asta cita yang jumlahnya 1.037 di Kaltim," ujarnya.
Saat ini, pupuk subsidi yang sebelumnya hanya 4,5 juta ton di tahun 2024, menjadi 9 ton pada tahun 2025 dengan serapan sebanyak 80 persen atau sekitar 7 juta ton dari target pemerintah.