KBRN, Samarinda: Reses masa persidangan III Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, menjadi wadah bagi warga menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan di wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara. Kegiatan berlangsung di Perumahan Borneo Mukti 2, RT 41 Kelurahan Mugirejo, Rabu malam (12/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, M. Andriansyah menjelaskan, kegiatan reses kali ini tidak hanya melibatkan satu RT, melainkan mengundang tujuh RT sekaligus, yaitu RT 04, 28, 29, 32, 41, 42, dan 43. Ia menyebut, momentum reses merupakan kesempatan warga untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait berbagai permasalahan lingkungan di sekitar mereka.
“Malam ini cukup ramai, karena memang reses ini momentum warga untuk menyampaikan aspirasinya,” ucapnya.
Berbagai persoalan disampaikan warga, namun yang paling dominan adalah masalah banjir. Andriansyah menilai, penyebab utama persoalan tersebut adalah sistem drainase yang belum maksimal. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang.
“Masalah banjir ini memang karena drainase, dan kita harus segera bereskan. Kolam retensi yang DED-nya sudah selesai akan kita dorong agar mulai dikerjakan tahun depan,” katanya.
Selain banjir, warga juga mengeluhkan tingginya tarif air bersih yang dikelola pihak swasta. Menurutnya, harga air di kawasan tersebut mencapai hampir dua kali lipat dari tarif PDAM resmi.
“Itu nanti kita coba diskusikan dengan pihak PDAM dan RT terkait, agar bisa ada solusi. Di Borneo Mukti 2 ini PDAM sudah masuk, hanya saja pipa sekundernya belum terpasang di beberapa wilayah,” ucapnya.
Ratusan warga perumahan Borneo Mukti 2 antusias mengikuti Reses dari DPRD Kota Samarinda. (Foto : RRI/Dedi)
Persoalan lain yang turut mencuat adalah minimnya penerangan jalan umum (PJU). Menanggapi hal tersebut, M. Andriansyah menyampaikan sudah ada anggota DPRD lain yang siap membantu pengadaan lampu jalan di wilayah tersebut. “Alhamdulillah ada anggota Dewan lain yang siap membantu pemasangan lampu jalan khususnya di Jalan Damanhuri 2 sampai ke perumahan SKM,” ujarnya.
Isu pemekaran RT juga menjadi perhatian serius dalam reses kali ini. Tercatat ada tiga RT di kawasan tersebut, yakni RT 41, 42, dan 43, yang masing-masing memiliki total 600 KK atau sekitar 2.000 jiwa.
Menurutnya, kondisi itu tidak lagi ideal untuk dikelola dalam satu RT. “Ini sudah tidak memungkinkan untuk satu RT. Harus segera dimekarkan. Saya sudah pernah usulkan ke Pak Wali, dan nanti akan kita tanyakan lagi perkembangannya,” ujar Andriansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Mugirejo. Menurutnya, lahan yang telah dialokasikan untuk TPU perlu segera disahkan legalitasnya agar proses penataan bisa dimulai.
“Kalau sudah ada pengesahan dan penunjukan resmi, kita bisa segera menata lahannya dan membuka TPU tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga mengenai fasilitas ambulans yang sudah siap digunakan. “Ambulan di SKM sudah siap, lengkap dengan tabung oksigen dan tandu modern. Silakan dipakai kapan saja bila diperlukan,” ucapnya.
Menutup kegiatan reses, ia menegaskan prioritas utama dari semua aspirasi warga adalah pemekaran RT agar pembangunan lebih proporsional dan efisien.
“Kalau satu RT mengurus 600 KK, tentu tidak seimbang dengan RT lain yang hanya 80 KK. Saya sudah usulkan agar anggaran probebaya dihitung proporsional berdasarkan jumlah KK, bukan jumlah RT,” katanya.