KBRN, Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik, sebagai langkah strategis dalam mencegah korupsi. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan hal tersebut pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di GOR Segiri, Kamis (20/11/2025).

Ia menyebut, transparansi sebagai senjata paling efektif dalam mencegah penyimpangan, termasuk pada proses perencanaan dan penganggaran daerah. Menurutnya, seluruh dokumen seperti APBD dan rencana kerja perangkat daerah harus dapat diakses oleh masyarakat.

“Dokumen-dokumen ini bukan milik pemerintah, tetapi milik publik. Hak masyarakat adalah tahu ke mana arah pembangunan kita,” katanya.

Andi Harun menyoroti praktik manipulasi data anggaran tidak boleh lagi terjadi. Dengan sistem yang terbuka, pengawasan publik dapat berlangsung lebih kuat dan objektif.

Ia menambahkan, setiap tindakan korupsi pasti meninggalkan jejak, sehingga sistem transparan akan mempermudah identifikasi penyimpangan.

“Korupsi itu tidak pernah bersih. Pasti ada jejaknya. Dan sistem yang terbuka akan membuat jejak itu semakin mudah terlihat,” ujarnya.

Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi peran media sebagai pengawas eksternal dalam menjaga keterbukaan informasi. Ia menilai, jurnalis memiliki peran penting mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.

Selain itu, ia meminta seluruh perangkat daerah aktif menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta tidak menutupinya dengan alasan administratif.

“Kita harus melayani, bukan menghalangi,” katanya.

Dengan memperkuat akses informasi dan meningkatkan partisipasi publik, Pemerintah Kota Samarinda berharap upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan berkelanjutan dan membawa dampak langsung pada kualitas pelayanan.