LPM Sempaja Utara Dorong Dana Probebaya Tak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik
- 04 Mar 2026 12:22 WIB
- Samarinda
RRI.CO.ID, Samarinda – Skema fleksibel Rp100 juta per RT dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2026 di Sempaja Utara memunculkan dinamika di tingkat kelurahan. Selain memberi ruang gerak lebih luas, muncul pula sorotan terkait kecenderungan penggunaan anggaran yang masih dominan pada pembangunan fisik.
Pelaksana Tugas Lurah Sempaja Utara, Asef Setiawan, mengatakan arah penggunaan dana sepenuhnya diserahkan pada hasil musyawarah RT. Namun ia menekankan agar perencanaan tetap mengedepankan keseimbangan antara infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"kebutuhan fisik seperti perbaikan drainase, semenisasi jalan lingkungan, dan penerangan masih menjadi prioritas sebagian besar RT karena dianggap mendesak," ujarnya kepada rri.co.id Rabu 4 Maret 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dana Probebaya tidak hanya difokuskan pada proyek fisik. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, hingga kegiatan kepemudaan juga penting untuk dampak jangka panjang, ucapnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sempaja Utara, Muhammad Kacong, mengakui bahwa usulan infrastruktur memang lebih banyak muncul dalam forum perencanaan. Hal itu dinilai wajar karena persoalan lingkungan bersifat kasat mata dan dirasakan langsung warga.
Namun ia menegaskan, LPM terus mendorong agar setiap RT mulai mengalokasikan sebagian anggaran untuk kegiatan pengembangan kapasitas warga. Menurutnya, tanpa peningkatan kualitas SDM, pembangunan fisik tidak akan memberi perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Ia menambahkan, dengan peluang ekonomi yang terus berkembang di Samarinda, masyarakat perlu dipersiapkan melalui pelatihan kerja dan penguatan usaha kecil agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi, ucapnya.
Probebaya 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. Keseimbangan antara infrastruktur dan pemberdayaan SDM menjadi perhatian bersama agar skema Rp100 juta per RT benar-benar memberi manfaat berkelanjutan.