RRI.CO.ID, Samarinda – Pendidikan inklusif di Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung. Hal ini mengemuka dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda yang menghadirkan perwakilan organisasi, pendidik, dan orang tua anak disabilitas.
Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur, Nurul, mengungkapkan tidak semua sekolah umum bersedia menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). “Tidak semua sekolah umum dapat menerima anak disabilitas. Bahkan sekolah yang sudah berstatus inklusi pun kadang beralasan tidak punya SDM,” ujarnya kepada RRI, dikutip Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menuturkan, terdapat sekolah umum berbasis madrasah yang justru memberikan layanan lebih baik meski tidak secara resmi menyandang label inklusi. “Sekolah itu tidak mengaku sebagai sekolah inklusi, tetapi menerima enam anak ABK dan memberikan pendampingan yang baik,” kata Nurul.
Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sebagian sekolah berlabel inklusi. “Ada anak yang sekolah inklusi, tetapi hanya duduk di kelas. Kalau tidak bisa mengikuti pelajaran, dibiarkan saja tanpa pendampingan,” ucapnya.
Nurul menegaskan, indikator utama sekolah inklusi bukan sekadar menerima siswa disabilitas, melainkan kesiapan tenaga pendidik. “Kalau mau inklusi, SDM-nya dulu yang disiapkan. Jangan hanya menerima anaknya, tetapi gurunya belum siap,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa sekolah inklusi yang ideal memiliki kelas khusus sebagai tahap adaptasi sebelum anak bergabung dengan kelas reguler. “Anak dimasukkan dulu ke kelas inklusi. Jika sudah tenang dan siap, baru digabung dengan siswa lain,” kata Nurul.
Menurutnya, praktik menerima siswa disabilitas tanpa dukungan memadai hanya menjadi formalitas. “Kalau hanya menerima tanpa pendampingan, anak tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang banyak dikeluhkan orang tua,” ucapnya.
Dialog ini juga menghadirkan Latifah, guru bimbingan dan konseling Madrasah Darussalam Internasional, serta Sri Wahyu Ningsih, orang tua anak tunarungu. Ketiganya sepakat bahwa pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.
Nurul berharap pemerintah daerah lebih serius melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah inklusi. “Hak pendidikan anak disabilitas bukan hanya diterima, tetapi juga didukung secara layak dan manusiawi,” ujarnya.