RRI.CO.ID, Banda Aceh - Dinas Perhubungan se-Aceh mulai mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI sebagai alat bantu dalam menghadapi semakin kompleksnya persoalan transportasi. Pemanfaatan AI dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis atau Rakornis Dinas Perhubungan se-Aceh yang diikuti para kepala dinas perhubungan kabupaten dan kota serta pejabat struktural Dishub Aceh di Aula Multimoda, Selasa 15 September 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan di sektor perhubungan. AI antara lain dapat membantu manajemen lalu lintas, pengolahan data keselamatan jalan, pemetaan titik rawan kecelakaan, optimalisasi pelayanan hingga pekerjaan administratif.
“Kebutuhan terhadap pengolahan data yang lebih baik dinilai semakin penting melihat kompleksitas persoalan transportasi di Aceh,” kata Faisal.
Kompleksitas tersebut terlihat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Faisal menyebut sepanjang 2025 terjadi 3.068 kasus kecelakaan di Aceh dengan 604 korban meninggal dunia, 366 luka berat dan 4.460 luka ringan.
Mayoritas korban berada pada rentang usia produktif 18 hingga 40 tahun. Pada saat yang sama, jumlah kendaraan terus bertambah sementara pertumbuhan panjang jalan jauh lebih terbatas.
Pada 2026, jumlah kendaraan bermotor terdaftar di Aceh mencapai 3,02 juta unit. Angka tersebut meningkat sekitar 709 ribu unit atau 31 persen dibandingkan 2020.
Sementara panjang jalan pada 2025 tercatat 23.874 kilometer. Dalam enam tahun, penambahannya hanya sekitar 242 kilometer atau 1,02 persen.
Faisal juga menyoroti persoalan angkutan tanpa kelengkapan perizinan dan penerapan zero Over Dimension Over Loading atau ODOL yang dinilai masih jauh dari harapan.
Dari sisi keselamatan, masih ditemukan persoalan minimnya penerangan dan rambu, jalan berlubang hingga hewan ternak yang masuk ke jalan raya dan jalan tol.
Persoalan konektivitas juga menjadi perhatian, terutama ketika bencana menyebabkan jalan terputus dan jalur distribusi terganggu. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pergerakan masyarakat dan arus logistik.
Faisal mengatakan pembangunan transportasi ke depan perlu memperhitungkan ketangguhan infrastruktur terhadap berbagai risiko. Transformasi kebijakan perhubungan juga perlu dibangun melalui pendekatan inovatif, adaptif dan responsif.
“Inovatif berarti mulai meninggalkan pola kerja konvensional menuju pengambilan keputusan berbasis data. Adaptif berarti menyiapkan regulasi dan sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi,” jelasnya.
Sementara responsif, kata Faisal, berarti memastikan inovasi yang dilakukan bermuara pada pelayanan publik yang lebih aman, nyaman dan cepat.
“Sudah saatnya kita melakukan transformasi kebijakan transportasi berbasis teknologi cerdas guna mewujudkan tata kelola yang inovatif, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik,” kata Faisal.
Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Rizki Fadhil mengatakan transformasi digital perlu ditempatkan sesuai persoalan perhubungan yang dihadapi masing-masing daerah.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan pemahaman batas kewenangan, sinkronisasi regulasi, keterbatasan tenaga teknis dan pengawas, sarana-prasarana yang belum seluruhnya memenuhi standar pelayanan minimal hingga keterbatasan anggaran.
Integrasi moda dan konektivitas antarwilayah juga dinilai belum optimal.
“Transformasi digital perlu ditempatkan dalam konteks persoalan perhubungan yang kita hadapi. Masih ada tantangan terkait kewenangan, sinkronisasi regulasi, tenaga teknis dan pengawas, sarana-prasarana, hingga anggaran,” ujar Rizki.
Rizki mengatakan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Kesiapan regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem pelayanan juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pemanfaatan teknologi karena itu perlu dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
Pemateri Rakornis Dr. Khairun Saddami menjelaskan AI pada dasarnya merupakan teknologi yang menanamkan kemampuan tertentu ke dalam mesin. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan sekadar mengikuti perkembangan AI, tetapi melihat manfaat yang benar-benar dapat diberikan bagi pekerjaan manusia.
Khairun mengatakan perkembangan AI telah berlangsung selama puluhan tahun dan mulai dikenal luas masyarakat sejak 2023. Sebelumnya, teknologi tersebut lebih banyak digunakan kalangan saintis dan militer.
Perkembangan AI juga berjalan seiring dengan perubahan dalam pengelolaan data dan kemampuan komputer.
“Dulu data dalam bentuk file fisik, daya komputer terbatas dan pertemuan tatap muka dulu,” ujarnya.
Khairun mengingatkan agar AI tidak dipandang sebagai teknologi yang akan menggantikan manusia sepenuhnya. Menurut dia, AI sampai saat ini masih menjadi alat yang membantu mempermudah berbagai kegiatan manusia.
“Harus diingat bahwa AI itu tidak bisa responsif sebagaimana manusia. Jangan khawatir AI akan menggantikan manusia. Sampai sejauh ini AI masih sebatas mempermudah kegiatan kita,” kata Khairun.
Ia menegaskan keputusan terkait kebijakan tetap harus berada di tangan manusia. AI dapat digunakan untuk membantu mengolah informasi dan memberikan bahan analisis, tetapi tidak menjadi pihak yang menentukan kebijakan.
“Kebijakan nggak boleh diserahkan kepada AI,” tegasnya.
Khairun juga mengingatkan pengguna agar berhati-hati ketika memanfaatkan AI untuk mengolah informasi. Data dan hasil yang diberikan teknologi tersebut tetap perlu diperiksa sebelum digunakan sebagai dasar pekerjaan maupun pengambilan keputusan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....