RRI.CO.ID, Sabang – Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak, bukan sekadar seremoni tahunan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A P2KB Kota Banda Aceh, Risda Zuraida, S.E., dalam dialog Indonesia Layak Anak (IDOLA) di RRI Banda Aceh, Minggu, 19 Juli 2026.

Risda mengatakan, seluruh kebijakan pembangunan daerah harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

"Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bagi kita bahwa membangun masa depan dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak saat ini. Kebijakan pembangunan juga harus bermuara pada kepentingan terbaik bagi anak," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya memenuhi hak-hak anak melalui berbagai program, di antaranya pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, peningkatan layanan kesehatan yang ramah anak, serta penguatan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga pendidikan terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Risda menjelaskan, capaian predikat Kota Layak Anak menjadi salah satu indikator bahwa berbagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Banda Aceh terus menunjukkan kemajuan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan di sejumlah sektor.

Ia menegaskan, perlindungan anak tidak dapat menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal.

"Semua pihak harus berkomitmen menyediakan ruang yang aman agar anak dapat merawat mimpinya dan berkembang sesuai dengan fitrahnya," kata Risda.