RRI.CO.ID, Banda Aceh - Penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, terus menguat. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi dampak ekologis serta sosial yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Kawasan Beutong Ateuh selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus menjadi wilayah dengan nilai sejarah, budaya, dan ekologis yang kuat bagi masyarakat lokal. Kondisi itu membuat wacana eksploitasi tambang di kawasan tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Aktivis muda Aceh Khalilullah menilai kebijakan terkait pemanfaatan kawasan Beutong Ateuh harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta keselamatan ruang hidup masyarakat.

“Beutong Ateuh Banggalang bukan hanya wilayah dengan potensi sumber daya alam, tetapi juga merupakan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan terkait pemanfaatannya perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keselamatan lingkungan,” kata Khalilullah dalam keterangan tertulis, Minggu 31 Mei 2026.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh itu menilai pemberian izin tambang di kawasan pegunungan tersebut berpotensi memunculkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Ia khawatir aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat berdampak terhadap hutan, sumber mata air, hingga keseimbangan ekosistem yang selama ini menopang kehidupan masyarakat sekitar.

Menurutnya, kawasan Beutong Ateuh memiliki fungsi ekologis penting yang tidak hanya dirasakan masyarakat Nagan Raya, tetapi juga wilayah lain di sekitarnya. Karena itu, setiap rencana pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam perlu dikaji secara hati-hati dan melibatkan masyarakat terdampak.

Selain persoalan lingkungan, Khalilullah juga menyoroti narasi yang menyebut sektor pertambangan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Ia menilai manfaat ekonomi tersebut harus ditelaah lebih komprehensif agar tidak hanya bersifat jangka pendek.

“Peluang kerja memang menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pembangunan. Tapi penting untuk memastikan bahwa manfaat tersebut tidak bersifat sementara dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai kasus pengelolaan sumber daya alam di sejumlah daerah lain di Indonesia dapat menjadi pelajaran penting. Dalam beberapa kasus, aktivitas pertambangan justru memunculkan persoalan baru seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Karena itu, Khalilullah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana perizinan tambang di Beutong Ateuh Banggalang. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Diperlukan proses peninjauan yang transparan dan berbasis kajian ilmiah agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat,” pungkasnya.