RRI.CO.ID, Sabang- Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menjadi pembicara dalam kegiatan seminar dan lokakarya “Refleksi Kepemimpinan Mualem - Dek Fad; Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang” yang digelar WALHI Aceh di Aula Wali Kota Sabang, Selasa 28 April 2026.

Dalam forum itu, Iskandar menyampaikan pembangunan kawasan Sabang harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan. Ia mengingatkan agar aktivitas pengembangan tetap memperhatikan kondisi ekosistem lingkungan.

Ia juga menjelaskan posisi BPKS sebagai lembaga negara nonstruktural yang diberi mandat mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, meliputi Pulau Weh dan Pulau Aceh.

Menurutnya, BPKS diarahkan menjadi penggerak ekonomi Aceh. Disebutkan, masih ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan terutama yang berkaitan dengan kebijakan di tingkat pusat.

“Selama ini kami berjalan sesuai regulasi, tetapi ada regulasi baru yang berbenturan dengan kewenangan BPKS,” kata Iskandar.

Ia menilai, kebutuhan mendesak saat ini adalah adanya penguatan representasi di tingkat pusat, seperti yang dimiliki kawasan pengusahaan lain, di antaranya Batam, Bintan, dan Karimun.

Karena itu, ia mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Nasional sebagai penghubung dengan Dewan Kawasan Sabang. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menyelesaikan persoalan tumpang tindih regulasi.

Sementara itu, pelaksanaan seminar dan lokakarya yang mengangkat tema “Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang” berlangsung tanpa kehadiran sejumlah narasumber yang sebelumnya dijadwalkan, di antaranya Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, dan Wali Kota Sabang.