RRI.CO.ID, Banda Aceh — Pemerintah Aceh menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Jumat, 24 April 2026.

Ia menyebut UUPA telah berjalan hampir dua dekade sehingga membutuhkan penyesuaian agar mampu menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Nurlis, revisi tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik daerah.

“Undang-undang ini harus mampu menggerakkan kesejahteraan rakyat Aceh secara lebih kuat,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kejelasan norma dalam mendorong pembangunan daerah.

Pemerintah Aceh mengidentifikasi sejumlah poin penting yang perlu direvisi, di antaranya pengelolaan minyak dan gas (migas), batas wilayah laut, serta pengelolaan dana otonomi khusus (otsus).

Nurlis menjelaskan dana otsus merupakan salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat Aceh. Karena itu, pengelolaannya harus lebih jelas dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa revisi UUPA bertujuan memperkuat kekhususan Aceh, bukan menguranginya. Pemerintah ingin memastikan nilai-nilai keistimewaan daerah tetap terjaga.

Dalam proses revisi, Pemerintah Aceh terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Ia menyebut telah terjadi harmonisasi kepentingan antara berbagai pihak terkait.

“Terjadi kesepahaman untuk memperkuat kesejahteraan rakyat Aceh melalui revisi ini,” katanya. Ia juga menilai dukungan politik terhadap revisi tersebut cukup solid.

Nurlis mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawal proses revisi UUPA. Ia menekankan pentingnya kritik yang konstruktif dan berbasis data.

“Kritik itu penting, namun harus disampaikan secara baik dan tidak menghakimi,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju dan sejahtera melalui revisi UUPA.