RRI.CO.ID, Sabang- Pasca libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, aktivitas perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Sabang kembali berjalan normal sejak Rabu 25 Maret 2026. Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama guna memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Kepala BKPSDM Kota Sabang, Faisal, S.Sos., M.A.P., menyampaikan secara umum tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja tergolong baik. Pihaknya tetap melakukan pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kehadiran ASN cukup baik di hari pertama masuk kerja. Kami tetap melakukan pengecekan dan akan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran disiplin,” ujar Faisal saat dikonfirmasi RRI Jumat 27 Maret 2026

Ia menegaskan, ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. BKPSDM juga berkoordinasi dengan masing-masing instansi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.

Pengawasan disiplin ASN pasca libur panjang menjadi perhatian nasional. Pemerintah sebelumnya juga menerapkan skema kerja fleksibel selama periode Lebaran 2026 untuk mengatur mobilitas pegawai dan menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Pemerintah Kota Sabang berharap seluruh ASN dapat menjaga komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Selain itu, sejumlah daerah di Indonesia turut memperketat pengawasan kehadiran ASN usai cuti bersama, untuk memastikan kinerja pemerintahan kembali berjalan normal setelah periode libur panjang.

Di sisi lain. Tambahnya, Pemerintah Kota Sabang tengah bersiap menyesuaikan kebijakan kerja aparatur dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat ini skema Work From Home (WFH) secara nasional sedang dikaji sebagai strategi untuk menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen.

Salah satu opsi yang disiapkan di tingkat daerah adalah penerapan sistem WFH satu hari dalam sepekan. Namun implementasi teknis kebijakan ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat.

“Kami pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah pusat termasuk rencana penerapan WFH dalam rangka efisiensi penggunaan BBM” pungkasnya.