BIN, Komdigi dan BSSN Konsolidasi Perkuat Pertahanan Digital Indonesia

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara memperkuat koordinasi untuk meningkatkan keamanan ekosistem digital nasional. Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat atau Kominpus yang untuk pertama kalinya digelar di luar Kantor BIN. Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi tuan rumah rapat yang berlangsung di Jakarta, Rabu 16 September 2026.

Rapat dipimpin Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra selaku Kepala Kominpus dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala BSSN Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi.

Pertemuan tersebut juga diikuti unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Polri, TNI dan Kementerian Pertahanan.

Meutya mengatakan ruang digital kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus memiliki kepentingan strategis bagi negara. Karena itu, pengamanan ekosistem digital membutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga.

“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu 16 September 2026.

Rapat Kominpus juga membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Pertukaran informasi antarlembaga diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sejak dini.

Salah satu pembahasan berkaitan dengan percepatan penanganan konten negatif. Di antaranya konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online serta disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian.

Meutya mengatakan penanganan konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.

Menurut Meutya, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber juga menjadi bagian penting dalam mendeteksi perkembangan ancaman sejak dini. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah yang tepat.

“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.

Ia menambahkan penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Perluasan aktivitas masyarakat dan negara di ruang digital membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian dari ketahanan nasional.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.