RRI.CO.ID, Sabang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, terutama kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).
"Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi sejak sekarang," ujar Suharyanto.
Menurutnya, dampak El Nino dapat memengaruhi berbagai sektor, mulai dari ketersediaan air baku, produksi pertanian, hingga ketahanan pangan nasional.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, BNPB telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, di antaranya optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, BNPB juga mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang 33,7 kilometer di Kabupaten Magelang, 12 kilometer di Kabupaten Gayo Lues, serta sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan air masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.
Selain kekeringan, BNPB juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di wilayah prioritas rawan kebakaran.
BNPB mengingatkan seluruh pihak agar kejadian kabut asap lintas batas seperti yang terjadi pada 2015 tidak kembali terulang.
Suharyanto menegaskan, mitigasi harus dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi lintas sektor.
"Kesiapsiagaan harus diperkuat agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan," katanya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan upaya pengendalian inflasi daerah dengan mitigasi risiko El Nino. Kondisi iklim kering berpotensi mengganggu produksi pangan dan distribusi komoditas strategis yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta unsur TNI dan Polri.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....