RRI.CO.ID, Sabang - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko yang dapat muncul, mulai dari kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah.
"Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah," ujar Faisal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin 29 Juni 2026
Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan BMKG, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama kawasan selatan khatulistiwa saat puncak musim kemarau.
Faisal menegaskan, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sementara El Nino merupakan fenomena iklim global yang dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.
"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal," jelasnya.
BMKG memperkirakan dampak El Nino paling terasa di sejumlah wilayah, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah tersebut diprediksi berada di bawah kondisi normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Faisal, ancaman El Nino tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan risiko karhutla, memburuknya kualitas udara akibat peningkatan polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat.
Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan potensi gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga gagal panen akibat defisit air.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam, memperkuat pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.
"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini," katanya.
Faisal menjelaskan, Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik iklim berbeda. Oleh sebab itu, strategi mitigasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
BMKG juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, memperkuat pengelolaan sumber daya air, serta menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan gangguan ketahanan pangan.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta mengantisipasi peningkatan penyakit akibat kualitas udara buruk maupun suhu panas ekstrem, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain itu, informasi iklim perlu menjadi bagian dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan. BMKG menilai risiko iklim dapat memengaruhi produktivitas pertanian, harga pangan, hingga inflasi daerah.
"Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga," ungkap Faisal.
BMKG memastikan akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim serta memberikan informasi peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....