Mensos Pastikan Bantuan Pascabencana Sumatra Tahap Lanjutan Capai Rp1 Triliun

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial dan bantuan kebencanaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra melalui skema percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, sebagaimana dilansir Kemensos, Senin 25 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan DPR RI, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menjadi wilayah terdampak bencana.

Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan Kementerian Sosial tetap menjalankan penyaluran bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako di tengah proses pemulihan pascabencana.

Selain itu, Kemensos juga mendapat penugasan khusus dari Presiden melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk menyalurkan berbagai bantuan kebencanaan kepada masyarakat terdampak.

“Kemensos ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan korban meninggal dan luka-luka, lalu ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan,” kata Gus Ipul.

Ia menyebut penyaluran bantuan pascabencana tahap pertama telah selesai dilaksanakan. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan tahap lanjutan dengan nilai bantuan yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Menurut Gus Ipul, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data masyarakat terdampak yang telah diverifikasi pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Penyaluran berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menanggapi usulan Pemerintah Aceh terkait perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK bagi masyarakat terdampak bencana.

Ia menyebut Kementerian Sosial telah mengakomodasi lebih dari 400 ribu penerima tambahan PBI-JK di Aceh sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial masyarakat pascabencana.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan pemerintah kini memasuki tahapan pemulihan permanen setelah sebelumnya melewati masa tanggap darurat dan masa transisi.

Menurut Tito, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen menjadi fase penting dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali hidup secara normal dengan dukungan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai.

“Saat ini kita masuk menuju pemulihan permanen. Dari tahap tanggap darurat, transisi, kemudian menuju rehab-rekon. Kuncinya adalah Rencana Induk,” kata Tito.

Ia mengungkapkan total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra untuk periode 2026 hingga 2028 mencapai Rp100,166 triliun.

Rincian anggaran tersebut terdiri dari Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Menurut Tito, usulan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan di tingkat pemerintah dan juga memperoleh dukungan dari Satgas DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ujarnya.

Pemerintah berharap dukungan lintas kementerian, DPR RI, serta pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi potensi bencana di masa mendatang.