Mualem Harap Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Aceh Dipercepat

RRI.CO.ID, Jakarta- Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026-2028 guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Muzakir Manaf atau Mualem dalam rapat bersama Satuan Tugas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin 25 Mei 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo serta sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya.

Dari Pemerintah Aceh turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Asisten II Setda Aceh, kepala SKPA serta sejumlah pejabat biro terkait.

Dalam rapat tersebut, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atas dukungan penanganan bencana di Aceh.

Selain meminta percepatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Aceh juga melaporkan progres pemulihan infrastruktur yang terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi telah kembali operasional.

Untuk penanganan jembatan terdampak bencana, pemerintah melakukan pemasangan jembatan Bailey, Armco dan jembatan perintis di sejumlah titik.

Pada sektor hunian, Mualem menyebut pembangunan hunian sementara yang telah dihuni masyarakat mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. Sementara pembangunan hunian tetap terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Aceh juga terus mempercepat penanganan sektor sumber daya air, terutama pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat material lumpur bencana guna mencegah banjir berulang saat curah hujan tinggi.

Selain itu, rehabilitasi jaringan irigasi, bendung, muara dan penyediaan air bersih juga terus didorong melalui berbagai skema pembiayaan termasuk tambahan transfer ke daerah.

Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak dilaporkan telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare.

Sementara realisasi bantuan sosial, bantuan isi hunian, jaminan hidup dan stimulan ekonomi kepada masyarakat disebut telah mencapai sekitar 98,5 persen. Program tersebut juga mencakup dukungan pemulihan ekonomi dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, Mualem menyampaikan Pemerintah Aceh masih memperpanjang masa transisi darurat karena sejumlah kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya tertangani, termasuk penyediaan hunian sementara dan penyelesaian pekerjaan darurat.

Meski demikian, Mualem menilai masa transisi yang terlalu panjang berpotensi memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan kebutuhan biaya hunian sementara, logistik dan dukungan dasar lainnya.

“Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” pungkasnya.