RRI.CO.ID, Sabang - Pemerintah Kota Sabang bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) memperkuat sinergi pengelolaan kawasan Tugu Kilometer Nol melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama itu dilakukan untuk mendorong pengembangan wisata berkelanjutan berbasis konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Jumat 8 Mei 2026.

Penandatanganan PKS dilakukan secara simbolis oleh Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, dan Deputi Komersial dan Investasi BPKS Sabang Teuku Ardiansyah. Kegiatan tersebut turut disaksikan Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid, Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman, serta Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain.

Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga. Menurutnya, pengembangan kawasan Kilometer Nol harus tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

"Kawasan Kilometer Nol tidak hanya menjadi ikon nasional, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah melalui sektor wisata. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terus berkolaborasi agar pengembangan kawasan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Wakil Wali Kota Sabang Drs Suradji Junus.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid menilai kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antar unsur pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata. Ia berharap kawasan Kilometer Nol semakin tertata dan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Sabang.

"Koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS perlu terus diperkuat. Hal itu penting agar pengembangan kawasan dapat berjalan maksimal serta memberi manfaat bagi masyarakat dan wisatawan," ucap TA. Khalid.

Di kesempatan yang sama Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko mengatakan, penandatanganan PKS itu merupakan tindak lanjut arahan Menteri Kehutanan. Selain itu, kerja sama tersebut juga merupakan hasil evaluasi bersama terkait pengelolaan kawasan Kilometer Nol.

"Pengembangan wisata berbasis alam di kawasan TWA Pulau Weh harus mengedepankan prinsip konservasi dan mitigasi risiko lingkungan. Pengembangan ekowisata, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan tersebut," tegas Satyawan.

Satyawan menambahkan, kerja sama itu bukan sekadar agenda administratif, tetapi bentuk komitmen bersama dalam mengembangkan wisata di wilayah barat Indonesia. Ia berharap peningkatan kunjungan wisatawan dapat memperkuat UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyampaikan pengembangan kawasan Kilometer Nol telah masuk dalam Rencana Strategis BPKS Tahun 2025–2029. Kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas pengembangan pariwisata dan ekonomi kawasan.

Ia berharap penandatanganan kerja sama itu dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar pihak terkait. Menurutnya, tata kelola kawasan wisata ekologis yang berkelanjutan penting diwujudkan demi memberi manfaat luas bagi masyarakat.