RRI.CO.ID, Sabang- Anggota DPRA, Nazaruddin atau yang akrab disapa Tgk Agam, meminta pemerintah dan instansi terkait mengevaluasi aktivitas bongkar muat tabung LPG di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Kota Sabang.

Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan distribusi LPG sebagai barang berbahaya atau dangerous goods tidak mengganggu aspek keselamatan penumpang dan pengguna jasa pelabuhan.

Tgk Agam mengatakan, penanganan LPG harus mengikuti prosedur keselamatan yang ketat. Aktivitas bongkar muat juga tidak boleh dianggap sebagai hal biasa apabila berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena alasan operasional, aspek keselamatan justru diabaikan. Semua ada aturan yang harus dipatuhi,” kata Tgk Agam Jumat 31 Juli 2026.

Ia mengingatkan, belum pernah terjadi kecelakaan dalam aktivitas tersebut bukan berarti potensi risiko tidak ada. Kemungkinan kebakaran maupun ledakan tetap harus diantisipasi melalui penerapan standar keselamatan secara konsisten.

Menurutnya, PT Pertamina Patra Niaga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas IV Sabang, serta agen LPG PT Gas Aneuk Meugah Sabang perlu duduk bersama mencari mekanisme distribusi yang lebih aman apabila pola yang berjalan saat ini dinilai kurang ideal.

Salah satu alternatif yang diusulkan yakni mengatur waktu bongkar muat di luar jam operasional penyeberangan penumpang. Dengan demikian, aktivitas distribusi LPG tidak berlangsung bersamaan dengan tingginya mobilitas masyarakat di Pelabuhan Balohan.

“Kalau memang pola distribusi sekarang berpotensi menimbulkan risiko, cari mekanisme yang lebih aman. Misalnya dilakukan ketika aktivitas penumpang sedang tidak berlangsung,” ujarnya.

Tgk Agam menyebut langkah pencegahan harus dilakukan sebelum terjadi kecelakaan. Pemerintah dan instansi terkait diminta tidak menunggu adanya musibah untuk melakukan evaluasi.

“Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang. Jangan sampai baru bertindak setelah terjadi kecelakaan,” tambahnya.

Desakan evaluasi tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap aktivitas distribusi LPG di kawasan Pelabuhan Balohan. Mekanisme bongkar muat diharapkan memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran dan standar penanganan barang berbahaya.

Sebelumnya, wartawan telah meminta penjelasan kepada KSOP Kelas IV Sabang maupun PT Pertamina Patra Niaga mengenai mekanisme bongkar muat LPG di kawasan pelabuhan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari kedua pihak.

Penjelasan dari instansi terkait dinilai penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur keselamatan yang diterapkan dalam distribusi LPG di Pelabuhan Balohan.

Jika seluruh proses bongkar muat telah dilaksanakan sesuai peraturan, standar keselamatan pelayaran, dan prosedur penanganan barang berbahaya, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam penerapannya, evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang serta pengguna jasa Pelabuhan Balohan tetap terjamin.