Sabu 325 Kg Lolos Lewat Laut Aceh, DPR Desak Pengawasan Maritim Diperkuat

RRI.CO.ID, Sabang - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Fikarno menegaskan pengamanan wilayah maritim Indonesia harus diperkuat. Hal ini sebagai respon atas terungkapnya kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 325 kilogram melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Dave dalam wawancara dengan Parlementaria, media resmi DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan wilayah perairan Indonesia perlu terus diperkuat.

Menurut Dave, luasnya wilayah laut Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga jalur perbatasan dan mencegah masuknya berbagai tindak kejahatan lintas negara.

"Laut kita begitu luas. Kita memiliki TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, hingga Polairud. Namun, bila tidak didukung anggaran yang cukup, SDM yang tangguh, dan teknologi yang terkini, tentu pengawasan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah," ujar Dave dikutip dari Parlementaria.

Ia mengatakan pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sistem keamanan maritim, baik dari sisi dukungan anggaran, peningkatan kapasitas personel, maupun pemanfaatan teknologi pengawasan.

Dave menjelaskan, penguatan keamanan laut tidak hanya berkaitan dengan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga modernisasi sistem pemantauan dengan memanfaatkan teknologi seperti satelit, drone laut, hingga kecerdasan buatan.

"Hari ini kita sudah bisa menggunakan satelit, drone laut, hingga artificial intelligence untuk memonitor berbagai aktivitas. Hal-hal seperti ini harus dioptimalkan agar pemerintah dapat memanfaatkan seluruh teknologi yang tersedia sekaligus meningkatkan kapasitas SDM," katanya.

Selain aspek teknologi, ia menilai koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman di wilayah perairan Indonesia. Setiap lembaga yang memiliki kewenangan, kata dia, perlu memperkuat sinergi agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat.

"Sinergi itu penting karena wilayah kita sangat luas. Dibutuhkan kerja sama antarlembaga agar ketika terjadi pelanggaran, seluruh pihak dapat bergerak secara terkoordinasi," ujar legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dave menambahkan, pengawasan maritim tidak hanya bertujuan mencegah penyelundupan narkotika, tetapi juga berbagai kejahatan lintas negara lainnya, seperti perdagangan orang dan penyelundupan barang ilegal.

Ia berharap penguatan sistem keamanan laut dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia.