RRI.CO.ID, Sabang - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP Kelas IV Sabang, serta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk membahas polemik penerapan tiket online penyeberangan Balohan - Ulee Lhee maupun sebaliknya Senin 4 Mei 2026.

RDP tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat sejak diberlakukannya sistem tiket online pada 1 April 2026. DPRK mencatat sedikitnya 40 ribu masyarakat Sabang menyampaikan pengaduan terkait kendala pembelian tiket secara online, hingga keterbatasan akses layanan.

Ketua DPRK Sabang Magdalena mengatakan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan yang dijalankan tidak merugikan masyarakat. Menurutnya, persoalan paling mendesak saat ini terletak pada sistem layanan tiket online yang masih perlu penyempurnaan.

“Kami menyadari bahwa baik ASDP maupun KSOP hanya menjalankan mandat dari kementerian terkait namun kami di dewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan mandat tersebut tidak justru menyulitkan masyarakat kecil,” kata Magdalena.

Wakil Ketua I DPRK Sabang Albina mengatakan Albina menambahkan bahwa pertemuan ini akan menghasilkan banyak tindak lanjut. Salah satunya adalah dukungan legislatif kepada ASDP untuk mendorong Gubernur Aceh agar melakukan pengembangan kapasitas kapal sehingga daya tampung penumpang bisa bertambah tanpa melanggar regulasi pusat.

“Kita akan kawal bersama agar kondisi di lapangan lebih nyaman. Ini penting karena Sabang merupakan daerah tujuan wisata yang aktivitasnya berlangsung sepanjang tahun,” kata Albina.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRK Sabang Indra Nasution, yang menyoroti aspek pelayanan publik termasuk akses pembelian tiket yang harus inklusif bagi seluruh kalangan.

Ia juga menyinggung persoalan kursi VIP yang diklaim cepat penuh, sementara dalam sistem pembelian dari aplikasi Ferizy tidak tersedianya opsi pembelian secara jelas. Selain itu ia mengingatkan infrastruktur jaringan internet yang belum stabil menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memesan tiket.

"Pelayanan publik harus merangkul semua pihak termasuk kelompok lansia atau warga dengan kondisi darurat. Masalah teknis seperti jaringan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak perjalanan mereka," kata Indra.

Sementara itu, Manajer Operasional PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Sabang Juliansyah menyatakan pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan sistem berdasarkan masukan dalam RDP. Ia menyatakan sistem online merupakan masa depan transportasi yang tidak mungkin ditinggalkan. Namun ia memastikan pihaknya segera menindaklanjuti saran perbaikan dari dewan dan mitra kerja di pelabuhan.

"Kami sepakat untuk melakukan perubahan demi mempermudah masyarakat melakukan perjalanan Balohan-Ulee Lhee. Kami mengimbau pengguna jasa untuk tidak datang ke pelabuhan jika belum memegang tiket dan sangat melarang pemaksaan naik ke kapal jika kuota sudah terpenuhi" ungkap Juliansyah.

Pelaksana Tugas KSOP Kelas IV Sabang Eddy Setiadi menegaskan seluruh operasional penyeberangan selama ini telah berjalan sesuai regulasi Kementerian Perhubungan terutama terkait pembatasan jumlah penumpang demi keselamatan.

"Keselamatan adalah prioritas utama. Jika ingin menambah kuota maka alat keselamatan dan fasilitas kursi juga harus ditambah sesuai izin kementerian," terangnya.

RDP ini menegaskan satu hal penting, transformasi layanan penyeberangan tidak bisa ditunda tetapi juga tidak boleh mengabaikan kesiapan sistem dan masyarakat. DPRK Sabang memastikan akan terus mengawal perbaikan yang dijanjikan, sementara operator dan regulator dituntut bergerak cepat menutup celah persoalan di lapangan.

Jika perbaikan berjalan konsisten dan pelayanan semakin membaik maka konektivitas Sabang tidak hanya menjadi lebih rapi dan tertata tetapi juga memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata yang siap menyambut arus kunjungan wisatawan setiap harinya.