RRI.CO.ID, Sabang - Tim Panitia Khusus (Pansus) II DPRK Sabang menelusuri pengelolaan retribusi di sejumlah objek wisata, yakni kawasan Teupin Layeu Iboih dan Benteng Anoi Itam, Sabtu 2 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Dalam kunjungan lapangan, Pansus menemukan indikasi pengutipan retribusi yang tidak sepenuhnya diikuti dengan pemberian karcis kepada wisatawan. Kondisi ini dinilai berpotensi mempengaruhi pencatatan pendapatan daerah.

Ketua Pansus II DPRK Sabang Darmawan mengatakan terdapat kejanggalan pada realisasi PAD dari kawasan wisata tersebut. Ia menyebut angka yang tercatat belum mencerminkan kondisi kunjungan wisatawan.

“Angka yang dilaporkan perlu kita cermati kembali. Kita ingin memastikan apakah sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Darmawan dalam rapat pembahasan bersama dinas terkait.

Berdasarkan data tahun 2025, retribusi dari kawasan Iboih dan Teupin Layeu tercatat sekitar Rp26,1 juta. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Benteng Anoi Itam yang mencapai Rp36,3 juta, meski jumlah kunjungan wisatawan ke Iboih diketahui lebih tinggi.

Selain itu, tarif retribusi di Iboih dan Teupin Layeu sebesar Rp5.000 per orang, lebih tinggi dibandingkan Anoi Itam sebesar Rp3.000 per orang. Perbedaan ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi PAD.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Harry Susethia mengakui pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Ia menjelaskan pengelolaan retribusi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak gampong.

“Pembagian hasil retribusi 60 persen untuk PAD dan 40 persen untuk gampong. Pengawasan harus dilakukan bersama agar sistem ini berjalan baik,” ujar Harry.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama tersebut sebagai bagian dari perbaikan tata kelola ke depan.

“Masukan dari DPRK akan menjadi bahan evaluasi. Kita akan pelajari kembali mekanisme yang ada,” ucapnya.

Penelusuran yang dilakukan Pansus diharapkan dapat memperkuat transparansi dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Sabang.

Kegiatan Pansus ini turut dihadiri Ketua Pansus Darmawan bersama anggota DPRK lainnya, yakni Rizky Setiawan, Samsul Bahri, H. Muhammad Isa, Armadi, Wahyu Ramadhan, Maulizar, Muslim, serta Risa Nirmala. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Pariwisata beserta jajaran, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Sabang.