RRI.CO.ID, Sabang- Anggota Komisi V DPR RI Haji Ruslan Daud menyebut percepatan investasi dan pengembangan kawasan Bebas Sabang membutuhkan komitmen politik yang jelas serta selaras dengan dukungan kebijakan nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam seminar bertajuk “Refleksi Kepemimpinan Mualem - Dek Fad; Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang” yang digelar di Aula Wali Kota Sabang, Selasa 28 April 2026.

Ruslan menilai, kemajuan kawasan Sabang tidak cukup ditopang perencanaan. Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, kendala utama pengembangan Sabang selama ini bukan terletak pada sumber daya manusia. Persoalan justru berada pada regulasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan dan arus investasi.

Ia mendorong adanya pembenahan kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Di sisi lain, dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga dinilai perlu ditingkatkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan.

“Komitmen pembangunan harus diwujudkan dalam langkah nyata. Perlu kejelasan arah kebijakan dan tindak lanjut dari setiap usulan daerah,” kata Ruslan.

Selain itu, ia mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ia menegaskan pentingnya menjaga hutan dan ekosistem pesisir sebagai bagian dari keberlanjutan kawasan.

Dalam kesempatan itu, Ruslan juga menyoroti belum optimalnya status Pelabuhan Bebas Sabang. Ia menyebut, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kewenangan daerah yang masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Haji Ruslan Daud menegaskan kesiapan Komisi V DPR RI untuk menjadi penghubung aspirasi masyarakat Sabang di tingkat nasional. Ia berjanji akan melakukan kerja politik lintas komisi untuk memastikan kewenangan daerah yang selama ini masih terpusat di Jakarta dapat lebih dioptimalkan.

Oleh karena itu ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih proaktif memperjuangkan hak-hak kewenangan daerah demi kesejahteraan masyarakat luas.

“Melalui mekanisme penganggaran kami berkomitmen untuk meninjau langsung persoalan ini di tingkat kementerian terkait agar investasi di Sabang dapat segera ter-akselerasi,” pungkasnya.