RRI.CO.ID, Sabang – Lonjakan harga plastik di Kota Sabang kian menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan yang mencapai 70 hingga 80 persen ini tidak hanya memukul pedagang bahan kemasan, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor kuliner yang bergantung pada plastik sebagai kebutuhan operasional harian.

Kondisi tersebut diperparah dengan tersendatnya distribusi dan kelangkaan pasokan di tingkat distributor, sehingga memicu keresahan luas di kalangan pelaku usaha.

Hendri seorang pedagang plastik di kawasan Jalan Perdagangan, mengungkapkan bahwa hampir seluruh jenis plastik mengalami kenaikan signifikan pasca-Idulfitri dan belum menunjukkan tanda-tanda stabil.

“Harga plastik naik sekitar 70 sampai 80 persen. Selain mahal, barang juga susah didapat karena distributor membatasi pengiriman,” ujar Hendri Kamis 30 April 2026.

Menurutnya, ketidaklancaran distribusi menyebabkan stok di tingkat pengecer cepat habis. Hal ini mulai memukul daya beli pelanggan tetapnya yang kini terpaksa mengurangi volume pembelian.

Dampak paling nyata dirasakan oleh pedagang kuliner. Meisina, salah seorang pengusaha kuliner di Sabang, mengeluhkan biaya operasional yang meningkat drastis akibat kenaikan harga kemasan dan peralatan pendukung lainnya.

“Harga plastik yang sebelumnya Rp4.000 kini melonjak hingga Rp8.000 per kemasan. Belum lagi harga sendok dan sumpit yang ikut naik,” ungkap Meisina.

Meski terbebani, ia memilih untuk tidak menaikkan harga jual makanan karena khawatir kehilangan pelanggan. Sebagai langkah darurat, ia terpaksa membatasi penggunaan plastik guna menekan pengeluaran.

Situasi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Arrahman. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat lonjakan harga yang sudah berada pada level mengkhawatirkan tersebut.

“Kenaikan hingga 80 persen ini sangat memberatkan UMKM. Pemerintah harus segera turun tangan memastikan distribusi berjalan normal dan pasokan tidak tersendat,” tegas Albina.

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pihak distributor guna memastikan tidak ada penumpukan barang atau permainan pasokan di daerah kepulauan.

“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai pelaku usaha kecil dibiarkan menghadapi kondisi ini sendirian. Stabilitas harga dan ketersediaan barang harus menjadi prioritas,” pungkasnya.