Riset Iklim Dorong Kebijakan Kebencanaan Responsif Gender
- 27 Des 2025 07:25 WIB
- Sabang
KBRN, Sabang: Perubahan iklim dinilai berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko dan dampak bencana di Indonesia, termasuk di Aceh. Karena itu, kebijakan penanggulangan bencana perlu disusun berbasis riset ilmiah dan responsif gender agar lebih adil, inklusif, dan efektif.
Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Syiah Kuala, Ir. Suraya Kamaruzzaman, S.T., L.LM., MT, mengatakan perubahan iklim tidak hanya meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, tetapi juga memperbesar kerentanan sosial, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
“Perempuan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan keluarga, pangan, hingga energi. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan kebencanaan masih sangat terbatas,” ujar Suraya, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, hasil riset menunjukkan masih banyak perempuan yang belum memperoleh akses informasi memadai terkait perubahan iklim, mitigasi bencana, maupun pemanfaatan energi terbarukan. Padahal, perempuan memegang peran penting dalam menentukan praktik rumah tangga yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menurut Suraya, ketersediaan data terpilah gender menjadi faktor krusial dalam penyusunan kebijakan kebencanaan. Tanpa data tersebut, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat netral gender dan berpotensi mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas.
“Riset harus menjadi dasar kebijakan. Tanpa data yang sensitif gender, ketidakadilan akan terus berulang setiap kali bencana terjadi,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam membangun ketangguhan bencana yang inklusif. Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai penyedia data ilmiah, pendamping masyarakat, sekaligus mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.
“Ketangguhan bukan hanya soal merespons kondisi darurat, tetapi membangun sistem pencegahan untuk meminimalkan risiko dan kerugian di masa depan. Tanpa kolaborasi dan keberpihakan kebijakan, ketangguhan masyarakat akan terus melemah,” pungkasnya.
Baca Juga :
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....