RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berpotensi meningkatkan margin keuntungan nelayan hingga 35 persen. Program tersebut juga dinilai dapat mendorong transformasi kawasan pesisir jika dikembangkan berdasarkan riset dan karakteristik masing-masing daerah.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Andrian Ramadhan, mengatakan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy menjadi salah satu kunci agar pembangunan KNMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

“Target awalnya sebanyak 1.100 lokasi strategis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ditargetkan tuntas pada 2028 melalui integrasi lintas sektoral. Transformasi berbasis data atau evidence-based policy menjamin setiap intervensi tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan secara jangka panjang,” ujar Andrian dalam webinar yang digelar Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Andrian, KNMP dirancang sebagai ekosistem pembangunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat pesisir, mulai dari kemiskinan, rendahnya produktivitas, degradasi lingkungan hingga keterbatasan infrastruktur dasar.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan, memperbaiki efisiensi rantai pasok hasil perikanan, serta mendorong pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, terutama pemuda dan perempuan.

“Pembangunan KNMP dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mentransformasi ruang hidup dan sosial sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Andrian mengatakan pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur modern. Aspek sosial dan karakteristik setiap daerah juga harus menjadi pertimbangan.

Ia menyebut setiap kampung nelayan memiliki persoalan berbeda, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya maupun infrastruktur. Karena itu, riset diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.

“Social engineering atau rekayasa sosial maka pertanyaan mendasarnya perubahan sosial apa yang diharapkan oleh kita semua. Kemudian infrastruktur modern, sebetulnya ada gap infrastruktur apa dan teknologi apa yang ingin dikejar melihat dengan kondisi yang ada saat ini. Sedangkan pendekatan tematik, bagaimana cara memilih tematik yang sesuai untuk setiap KNMP,” jelasnya.

Ia menambahkan, riset multidisiplin diperlukan agar kebijakan dan teknologi yang diterapkan benar-benar dapat digunakan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan inovasi yang sulit diterapkan di lapangan.

Perkuat Kelembagaan Ekonomi

BRIN juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan KNMP. Langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, seperti kemiskinan struktural, ketergantungan terhadap tengkulak, rendahnya pendapatan, serta keterbatasan akses pembiayaan dan pemasaran.

Penguatan koperasi dan skema pembiayaan yang lebih inklusif dinilai dapat meningkatkan posisi tawar nelayan. Namun, keberadaan kelembagaan baru juga diharapkan tidak mematikan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu berkembang.

“Dengan kehadiran institusi baru seperti KNMP diharapkan bukan dianggap sebagai ancaman bagi para pelaku pasar yang ada, tapi sebagai mitra. Misalnya membuka pasar-pasar baru yang selama ini gagal mereka tembus,” ujar Andrian.

Menurutnya, pembangunan KNMP harus melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, praktisi, dan masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar model yang dikembangkan dapat berkelanjutan dan diterapkan di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

“Kunci rekayasa sosial adalah riset sosial, bukan hanya riset yang dipaksakan dengan teknologi semata, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika kita mampu menciptakan beberapa model yang berhasil, barulah model tersebut dapat diperluas ke wilayah lain,” pungkasnya.

Program KNMP menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi biru melalui modernisasi kawasan pesisir. Dengan dukungan riset dan inovasi, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus membangun ekosistem perikanan yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.