RRI.CO.ID, Sabang - DPRK Sabang menilai program ketahanan pangan di Kota Sabang belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran pendukung pada tahun 2025.
Penilaian tersebut disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian DPRK Sabang, Rama Fitri Ayu, A.SH, saat membacakan laporan rekomendasi pansus dalam rapat paripurna DPRK Sabang, dikutip RRI Sabtu 23 Mei 2026.
Dalam laporan pansus disebutkan program ketahanan pangan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025. Meski demikian, pelaksanaannya di Kota Sabang dinilai belum optimal karena keterbatasan dukungan anggaran.
Pansus menyebut Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengakui minimnya anggaran berdampak terhadap pelaksanaan pendampingan di lapangan, termasuk bagi penyuluh, pengawas, dan petani.
“Sehingga para penyuluh, pengawas dan petani tidak bisa mencapai target maksimal yang diharapkan,” ujar Rama Fitri Ayu membacakan laporan pansus.
DPRK meminta Pemerintah Kota Sabang memberikan perhatian lebih terhadap dukungan anggaran pendampingan agar target ketahanan pangan yang diinstruksikan pemerintah pusat dapat tercapai secara maksimal.
Menurut legislatif, penguatan sektor pangan menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Selain itu, DPRK juga menilai dukungan terhadap petani dan penyuluh perlu diperkuat agar program ketahanan pangan tidak hanya berjalan sebagai program administratif, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat di Kota Sabang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....