DPR Minta Perbaikan 253 Sekolah Rusak akibat Gempa NTT Dipercepat

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” kata Lalu, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2026.

Ia pu meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tingkat kerusakan setiap sekolah terdampak. Pendataan tersebut diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi masing-masing sekolah.

Lalu menegaskan, sekolah yang bangunannya dinilai tidak aman tidak boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum dinyatakan layak. “Keselamatan siswa dan guru harus menjadi pertimbangan utama, jangan memaksakan kegiatan belajar di bangunan yang belum dipastikan keamanannya,” ujarnya.

Untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan, pemerintah juga diminta menyediakan ruang belajar sementara selama sekolah yang rusak menjalani perbaikan. Menurut Lalu, langkah tersebut penting agar peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan meski fasilitas sekolah mereka terdampak bencana.

Untuk jangka panjang, Lalu meminta pembangunan kembali sekolah yang rusak tidak sekadar berorientasi pada perbaikan bangunan lama.

Sekolah yang direhabilitasi maupun dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa sehingga lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,” katanya.

Selain perbaikan fisik, Lalu mendorong penguatan mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Terutama di wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi seperti NTT.

Penguatan mitigasi, kata dia, dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan bagi guru, serta edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan siswa. “Sekolah harus menjadi lingkungan yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat membangun budaya sadar dan tanggap bencana,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 16 Agustus 2026, gempa bumi telah merusak 253 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di NTT. Kerusakan paling banyak tercatat di Kabupaten Manggarai dengan 104 sekolah, disusul Manggarai Timur sebanyak 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.

Lalu berharap pemerintah bergerak cepat memastikan fasilitas pendidikan yang terdampak segera ditangani. Sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan para siswa tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat bencana.