Sekolah Rusak akibat Gempa NTT, DPR Minta Anggaran Dipercepat

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempercepat penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan.

“Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Lalu Hadrian dalam keterangannya, Senin, 17 Agustus 2026.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah terdampak. Bangunan yang dinilai tidak aman tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah juga diminta menyediakan ruang belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pendidikan siswa tetap berjalan selama masa pemulihan.

Lalu Hadrian mendorong pemerintah mempercepat pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak gempa. Perbaikan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan tetap memberikan dukungan kepada guru dan siswa.

“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran dan memperbaiki fasilitas sekolah. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, ia meminta pembangunan kembali sekolah tidak sekadar memperbaiki bangunan lama. Fasilitas pendidikan yang dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh menghadapi bencana.

“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,” katanya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah diminta memperkuat mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan guru, dan edukasi kesiapsiagaan bagi siswa.

Menurut Lalu Hadrian, kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan satuan pendidikan. Hal itu terutama diperlukan di daerah dengan risiko bencana tinggi seperti NTT.

Ia menegaskan mitigasi bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik. Sistem evakuasi, simulasi berkala, pelatihan guru, dan peningkatan kesiapsiagaan siswa harus diperkuat secara berkelanjutan.

Lalu Hadrian juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam rehabilitasi sekolah terdampak gempa. Anggaran yang dialokasikan pemerintah harus dipastikan tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan pemulihan pendidikan.

“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” katanya.

Ketua DPW PKB NTB tersebut menilai pemulihan sekolah pascagempa harus menjadi momentum untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih aman. Sekolah yang dibangun kembali diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik saat terjadi bencana.