Fahira Idris Dukung TransJakarta Kelola Transportasi Kepulauan Seribu

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemprov DKI mengalihkan pengelolaan transportasi menuju dan di Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027. Ia menilai kebijakan Gubernur Pramono Anung tersebut berpotensi menjadi terobosan dalam mewujudkan kesetaraan layanan transportasi bagi seluruh warga Jakarta.

Namun, Fahira mengingatkan agar peralihan pengelolaan tidak sebatas memindahkan operator dan armada. Menurutnya, perubahan harus benar-benar menghadirkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung masyarakat Kepulauan Seribu.

“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta. Keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026.

Fahira mengatakan, dalam sejumlah agenda kunjungannya ke Kepulauan Seribu sepanjang 2026, salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga adalah hadirnya “JakLingko Laut”. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, kata dia, kapal bukan sekadar sarana wisata.

Transportasi laut merupakan kebutuhan utama untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari bersekolah, berobat, bekerja, berdagang, mengurus administrasi hingga memenuhi kebutuhan pokok.

Karena itu, Fahira menyampaikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung agar pengalihan pengelolaan transportasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pertama, TransJakarta perlu diposisikan sebagai integrator “JakLingko Laut”, bukan hanya operator kapal.

Layanan tersebut idealnya mencakup rute dari Jakarta daratan, kapal pengumpan antarpulau, jadwal tetap, sistem tiket terpadu. Hingga konektivitas dengan bus TransJakarta, Mikrotrans, KRL, MRT, dan LRT ketika penumpang tiba di daratan.

“Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami. Integrasi tidak hanya soal kartu atau aplikasi, tetapi juga kesesuaian rute dan jadwal antarmoda,” kata senator asal Dapil DKI Jakarta itu.

Kedua, pemerintah perlu menyediakan kuota khusus bagi warga Kepulauan Seribu. Pemegang KTP Kepulauan Seribu, pelajar, pasien beserta pendamping, pekerja, serta pelaku usaha lokal harus mendapatkan prioritas, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan.

Fahira juga mendorong agar pemesanan tiket tersedia secara daring dan luring. Dengan demikian, lansia dan warga yang memiliki keterbatasan akses digital tetap dapat menggunakan layanan transportasi laut.

Ketiga, tarif harus ditetapkan secara terjangkau, adil, dan transparan. Pemprov DKI, menurut Fahira, dapat menerapkan tarif khusus atau subsidi bagi warga Kepulauan Seribu dan kelompok prioritas.

Sementara itu, wisatawan dapat dikenakan skema tarif berbeda. Besaran subsidi, biaya operasional, serta tarif masing-masing rute juga perlu diumumkan secara terbuka untuk memastikan kebijakan berjalan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.

Keempat, standar keselamatan dan keandalan transportasi laut harus diperketat.

Seluruh kapal wajib memenuhi standar kelaiklautan, kapasitas penumpang, manifest, ketersediaan jaket keselamatan, kompetensi awak kapal, perawatan berkala, hingga kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Informasi mengenai cuaca, perubahan jadwal, pembatalan perjalanan, pengembalian tiket, dan layanan pengganti juga harus disampaikan secara cepat dan jelas kepada penumpang.

Kelima, pelaku transportasi laut lokal harus dilibatkan dan dilindungi. Fahira mengingatkan agar pemilik kapal, awak kapal, koperasi. Serta pelaku usaha yang selama ini melayani masyarakat tidak langsung tersingkir akibat perubahan sistem.

Mereka dapat dilibatkan sebagai mitra operator atau pengelola kapal pengumpan antarpulau dengan syarat memenuhi standar keselamatan dan pelayanan. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan serta dukungan untuk meningkatkan kualitas armada.

“Efisiensi tidak boleh menghilangkan mata pencaharian warga. TransJakarta justru dapat membangun ekosistem transportasi laut yang lebih tertib dengan menjadikan pelaku lokal sebagai bagian dari sistem,” ucapnya.

Keenam, proses peralihan harus dilakukan secara bertahap, partisipatif, dan terukur. Sebelum beroperasi pada 2027, Pemprov DKI dinilai perlu mengaudit kondisi kapal dan dermaga, memetakan kebutuhan perjalanan setiap pulau, menggelar konsultasi publik, serta melakukan uji coba di sejumlah koridor.

Perubahan Perda dan Pergub yang diperlukan juga harus dilakukan secara transparan. Fahira menambahkan, evaluasi layanan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah armada atau jumlah perjalanan.

Indikator keberhasilan harus mengukur hal-hal yang benar-benar dirasakan warga, seperti kemudahan memperoleh tiket, ketepatan waktu, waktu tunggu, keterjangkauan tarif. Kemudian, jumlah pembatalan, keselamatan perjalanan, penyelesaian pengaduan, serta keterhubungan seluruh pulau berpenduduk.

“TransJakarta Laut harus menjadi tulang punggung pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu. Jika enam hal ini dijalankan, warga akan lebih mudah mendapatkan tiket, membayar lebih murah, bepergian lebih aman, dan memperoleh kepastian jadwal tanpa mematikan usaha masyarakat setempat,” kata Fahira.