RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, meminta Kementerian Keuangan memberikan perhatian serius terhadap persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta. Menurutnya, isu tersebut bukan sekadar menyangkut teknis anggaran, melainkan berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kualitas layanan publik bagi warga ibu kota.

Pernyataan itu disampaikan Fahira menanggapi menguatnya pembahasan mengenai DBH dalam forum silaturahmi bertajuk "Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta" Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis 30 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, dan DPD RI Dapil DKI Jakarta.

"Isu DBH Jakarta harus kita letakkan dalam kerangka kepentingan warga, ini bukan hanya soal angka dalam APBD. Tetapi menyangkut kemampuan Jakarta menjaga layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar warga. kata Fahira dalam keterangannya, Minggu 2 Agustus 2026.

"Oleh karena itu, saya meminta Kementerian Keuangan segera memberi respons dan atensinya," kata Fahira menambahkan. Menurutnya, Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus menghadapi beban perkotaan yang kompleks.

Karena itu, dukungan fiskal yang memadai dinilai penting agar transformasi Jakarta menuju kota global tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Fahira lantas menyampaikan empat usulan terkait pengelolaan DBH Jakarta.

Pertama, mengawal perjuangan DBH melalui jalur kelembagaan yang resmi dengan melibatkan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, Badan Anggaran DPR RI. Serta Kementerian Keuangan.

Ia menilai seluruh kanal komunikasi dapat dimanfaatkan, namun perjuangan terkait kepentingan fiskal Jakarta harus dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas, berbasis data, argumentasi yang kuat, dan semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, Fahira menekankan pentingnya memastikan dinamika fiskal tidak mengganggu layanan dasar masyarakat. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, air bersih, hingga perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas.

"Terutama, bagi kelompok rentan seperti pelajar, pekerja, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah," ucapnya. Usulan ketiga adalah mendorong keterbukaan informasi mengenai dampak fiskal dan prioritas anggaran.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas konsekuensi jika terjadi pemotongan atau keterlambatan penyaluran DBH terhadap postur APBD maupun program prioritas pemerintah daerah.

"Warga perlu tahu apa dampaknya, program apa yang tetap dilindungi, mana yang harus ditunda, dan strategi apa yang disiapkan. Transparansi akan membuat publik memahami bahwa isu DBH bukan sekadar urusan pemerintah daerah, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Keempat, Fahira mendukung pengembangan skema pembiayaan alternatif (creative financing) yang produktif dan akuntabel. Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta menjajaki berbagai sumber pembiayaan seperti obligasi daerah, strategic partnership, naming rights, dan kerja sama dengan dunia usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar skema pembiayaan tersebut tetap memiliki rambu yang jelas dan diprioritaskan untuk proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat jangka panjang. Seperti infrastruktur pelayanan publik, konektivitas transportasi, kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ruang publik.