RRI.CO.ID, Jakarta - Sekitar 57 ribu hektare sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mempercepat pemulihan terhadap lahan sawah tersebut.

Satgas PRR menargetkan, lahan rusak ringan dan sedang dapat ditangani pada 2026. Sementara lahan rusak berat disiapkan penanganan permanen berbasis kajian ilmiah.

Data terbaru ini mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Rinciannya, sebanyak 27.483 hektare sawah mengalami rusak ringan, 13.404 hektare rusak sedang, 16.283 hektare rusak berat, dan 125,2 hektare sawah hilang.

Dari total tersebut, sebanyak 6.706 hektare lahan rusak ringan telah dioptimalisasi. Sedangkan 4.393 hektare lahan rusak sedang telah direhabilitasi.

Dari sisi perencanaan, pelaksanaan detail design review serta survei, investigasi, dan desain (SID) telah mencakup 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare per 5 Agustus 2026. Sementara itu, pekerjaan konstruksi telah rampung pada 16.780 hektare atau 32 persen.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan FGD tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai. Agar penanganan di setiap kabupaten/kota dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

"Penanganan lahan tidak dapat dipisahkan dari pemulihan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air. Serta perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier," kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Agustus 2026.

Menurutnya, berbagai pihak perlu menyatukan langkah, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani hingga TNI. Hal itu diperlukan agar sawah yang telah direhabilitasi dapat kembali ditanami.

Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih cermat dan tidak dilakukan dengan satu metode yang sama. Di Aceh Utara, misalnya, luas sawah rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektare.

Sejumlah lahan bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah. Kondisi tersebut membuat penanganan harus diawali dengan pengambilan sampel sedimen, penelitian kesuburan tanah, serta penentuan metode pemulihan yang sesuai.

Sejumlah alternatif disiapkan, mulai dari rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti. Hingga pengalihan secara terbatas menjadi lahan pertanian kering atau kebun dengan komoditas yang sesuai.

Pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk mempercepat proses SID. Sekaligus memastikan keputusan pemulihan berdasarkan kondisi ilmiah dan kebutuhan petani di lapangan.

"Kami meminta proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya," ujar Safrizal.

Percepatan pemulihan juga dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Aceh Barat.

Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di Aceh Barat mencapai Rp4,53 miliar atau 75,3 persen dari pagu Rp6,019 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektare di delapan kecamatan yang melibatkan 96 kelompok tani. Secara provinsi, realisasi keuangan bantuan pertanian mencapai Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu Rp515,2 miliar.

Anggaran tersebut mencakup optimalisasi lahan rusak ringan sebesar Rp85,6 miliar, rehabilitasi lahan rusak sedang Rp63,7 miliar, kegiatan irigasi Rp100,2 miliar. Serta pembangunan jalan usaha tani Rp3,9 miliar.

Selain itu, bantuan benih padi telah disalurkan untuk lahan seluas 26.177 hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 10.416 hektare telah ditanami. Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian bersama, khususnya menjelang masa tanam.

"Realisasi belum sampai setengah dari Rp515 miliar, kita belum secara maksimal memanfaatkan anggaran itu. Saya minta, sebelum masuk masa musim tanam, pemulihan lahan ini secepat mungkin dilakukan," ujar Imran.