RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). Langkah itu dilakukan untuk mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Tito mengatakan pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh daerah terdampak bencana. Menurutnya, anggaran tersebut harus segera dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.

“Daerah kan sudah mendapatkan Rp10,6 triliun, dan sudah tuntas 5 Mei yang lalu saya cek semua. Tiga provinsi, seluruh kabupaten dan kotanya, itu mendapatkan TKD,” kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Ia menjelaskan alokasi TKD tersebut merupakan perintah langsung dari Preiden Prabowo Subianto. Alokasi anggaran terdiri atas Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp2,3 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp6,1 triliun untuk Sumatra Utara.

Menurut Tito, pemerintah pusat terus mengawal pemanfaatan anggaran tersebut melalui koordinasi dengan kepala daerah. Pengawasan dilakukan agar program pemulihan dapat segera berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tito mengatakan pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan gubernur serta bupati dan wali kota terdampak. Selain itu, posko pengawasan dibentuk untuk membantu percepatan pelaksanaan program pemulihan di daerah.

“Nah ini kami melakukan rapat dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati wali kota. Agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.

Ia menegaskan pemanfaatan TKD secara optimal akan mempercepat penanganan berbagai kebutuhan pascabencana. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera merealisasikan program yang telah direncanakan bagi masyarakat terdampak.

Selain penyaluran TKD, percepatan pemulihan juga didukung melalui bantuan hibah antardaerah. Tito mengatakan sejumlah daerah terdampak berat di Aceh tidak memperoleh tambahan TKD.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena alokasi anggaran 2026 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk membantu pemulihan, pemerintah daerah di Sumatra Utara menyalurkan hibah sebesar Rp240 miliar.

“Saya terima kasih banyak kepada para gubernur yang membantu juga untuk Aceh Tengah, dan Wali Kota Medan, Deliserdang, Labuan Batu, Simalungun. Itu semua memberikan bantuan hibah antar daerah totalnya Rp240 miliar kepada Aceh,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat turut menyalurkan bantuan sebesar Rp23 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada delapan daerah terdampak berat di Provinsi Aceh.

Tito mengatakan seluruh bantuan hibah tersebut telah disalurkan kepada daerah penerima. Ia berharap dukungan antardaerah dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatra.