Jupiter Pilih Buka Data, Klarifikasi Narasi Lonjakan LHKPN Rp50,9 Miliar

RRI.CO.ID, Jakarta - Nama Anggota DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter belakangan menjadi perbincangan di media sosial setelah sebuah unggahan menyebut harta kekayaannya melonjak hingga lima kali lipat dalam enam tahun terakhir. Data yang beredar menampilkan angka kekayaan Jupiter naik dari Rp9,9 miliar pada 2019 menjadi Rp50,9 miliar pada 2025.

Narasi tersebut diunggah akun Instagram @kasuspedia dan memicu berbagai komentar publik. Dalam unggahan itu disebutkan terjadi kenaikan sekitar Rp41 miliar sejak Jupiter dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada 2019.

Menanggapi hal tersebut, politikus Partai NasDem itu buka suara dan memberikan penjelasan secara terbuka ke publik melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu 24 Juni 2026. Jupiter menilai narasi yang beredar itu mengabaikan konteks penting dalam laporan kekayaannya yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Jupiter, angka Rp50,9 miliar yang tercatat pada 2025 memang benar dan dapat diakses publik. Namun, ia mempersoalkan penggunaan angka Rp9,9 miliar pada 2019 sebagai titik awal perbandingan.

Ia menjelaskan bahwa laporan pada tahun pertama menjabat merupakan laporan awal yang belum sepenuhnya menggambarkan seluruh aset yang dimilikinya. Saat itu, kata dia, sejumlah aset masih tercatat atas nama perusahaan dan belum seluruhnya masuk dalam pencatatan pribadi.

"Jika menggunakan laporan yang sudah lengkap, nilainya berada di kisaran Rp32 miliar. Dari angka tersebut ke Rp50,9 miliar dalam enam tahun, kenaikannya sekitar 57 persen atau kurang dari delapan persen per tahun," tulis Jupiter dalam klarifikasinya.

Menurutnya, tingkat pertumbuhan tersebut tidak dapat langsung dianggap janggal mengingat dirinya telah memiliki sejumlah usaha jauh sebelum menjadi anggota dewan. Ia menyebut telah merintis bisnis ekspedisi impor elektronik sejak 2008, memiliki perusahaan importir suku cadang sepeda motor, bergerak di bidang properti, serta memiliki kepemilikan saham pada sebuah bank perkreditan rakyat.

Karena itu, Jupiter menilai sumber kekayaannya bukanlah sesuatu yang misterius. Justru, kata dia, informasi mengenai aktivitas bisnis tersebut telah tercantum dalam berbagai dokumen yang dapat diakses publik.

Dalam klarifikasinya, Jupiter juga menyoroti fenomena penyebaran informasi yang menurutnya memanfaatkan data benar tetapi disusun tanpa konteks yang memadai. "Angkanya benar, tetapi konteksnya tidak disampaikan secara utuh, ini yang membuat kesimpulan yang muncul menjadi menyesatkan," ujarnya.

Ia menambahkan, publik dapat mengetahui detail kekayaannya justru karena seluruh aset tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme LHKPN. Menurut Jupiter, keterbukaan pejabat dalam melaporkan harta kekayaan semestinya menjadi bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Karena itu, ia mengingatkan agar kritik terhadap penyelenggara negara tetap didasarkan pada data yang lengkap dan dapat diverifikasi. Jupiter juga membantah anggapan yang menghubungkan pertumbuhan hartanya dengan gaji sebagai anggota DPRD.

Ia menegaskan sebagian besar pertambahan nilai kekayaannya berasal dari perkembangan usaha dan kenaikan nilai aset yang telah dimiliki sebelum menjabat. Menutup keterangannya, Jupiter mengajak masyarakat untuk memeriksa langsung data yang tersedia di laman e-LHKPN KPK sebelum menarik kesimpulan dari informasi yang beredar di media sosial.

"Demokrasi membutuhkan warga yang kritis. Tetapi kritis berarti memeriksa sebelum percaya, bukan percaya hanya karena sebuah unggahan terlihat meyakinkan," ujarnya.

Menurut Jupiter, pengawasan publik terhadap harta kekayaan pejabat merupakan hak yang penting. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan berlandaskan data yang utuh agar tidak berubah menjadi kesimpulan yang keliru.