Jupiter Klarifikasi Lonjakan Harta LHKPN Rp50,9 Miliar: itu Tidak Benar

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memberikan klarifikasi terkait sorotan publik atas lonjakan harta kekayaannya yang tercatat mencapai Rp50,9 miliar. Jumlah tersebut seperti disampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru tahun 2025.

Sorotan tersebut mencuat setelah akun Instagram @kasuspedia mengunggah narasi yang menyebut kekayaan politikus Partai NasDem itu meningkat drastis. Di mana, disebutkan harta Jupiter naik signifikan dari Rp9,9 miliar pada 2019 menjadi Rp50,9 miliar pada 2025.

Unggahan Akun IG @kasuspedia tersebut menarasikan adanya kenaikan sekitar Rp41 miliar dalam kurun enam tahun. Yakni, sejak Jupiter dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Jupiter membantah data yang disampaikan akun tersebut. Ia menegaskan narasi yang beredar tidak sesuai dengan laporan kekayaan yang pernah disampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya klarifikasi, bahwa itu tidak benar, karena sejak sebelum menjadi anggota dewan di DPRD DKI, di laman e-LHKPN KPK tahun 2019, saya sudah melaporkan harta kekayaan sebesar Rp32,49 miliar. Jadi sebelum dilantik menjadi dewan tahun 2019, saya melaporkan LHKPN sebesar Rp32,4 miliar, bukan Rp9,9 miliar," kata Jupiter kepada wartawan, Rabu 24 Juni 2026.

Menurut Jupiter, kekayaan yang dimilikinya berasal dari berbagai usaha yang telah dirintis jauh sebelum terjun ke dunia politik. Ia menyebut memiliki sejumlah bisnis, mulai dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Dana Niaga, usaha properti, importir suku cadang sepeda motor, bengkel hingga usaha cuci mobil.

Sebagian besar kekayaannya, lanjut dia, berada dalam bentuk aset properti, mulai dari tanah hingga apartemen yang tersebar di sejumlah daerah. Karena itu, peningkatan nilai kekayaan yang tercatat dalam LHKPN dinilainya sebagai sesuatu yang wajar.

"Ada beberapa tanah dan apartemen yang saya jual, karena sudah bertahun-tahun dimiliki, harganya kan naik. NJOP juga naik setiap tahun, jadi wajar jika saya memperoleh keuntungan dari penjualan aset yang sudah saya miliki puluhan tahun," ujarnya.

Jupiter juga mengaku telah mencoba menghubungi akun Instagram @kasuspedia melalui pesan langsung untuk mengklarifikasi terkait data yang dipublikasikan. Namun hingga kini ia mengaku belum mendapatkan tanggapan.

Lebih jauh, saat ditanya apakah 'LHKPN abal-abal' yang dirilis Akun IG @kasuspedia itu merupakan 'serangan balik' atas gebrakan Pansus Perparkiran DPRD DKI terhadap sejumlah parkir liar di Ibu Kota, Jupiter enggan berspekulasi.

"Saya kerja saja, biarin saja kalau memang ada upaya menyerang pribadi saya. Saya akan kerja terus, saya tidak akan berhenti," ujar Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, berdasarkan laporan LHKPN yang pernah dipublikasikan di media massa pada 2023, Jupiter tercatat telah melaporkan total kekayaannya. Yakni, sebesar Rp32,49 miliar pada 2019.

Data tersebut mencakup tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Belitung, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan dengan nilai sekitar Rp27,77 miliar. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan tiga kendaraan, yakni Mercedes-Benz senilai Rp1 miliar, Toyota Fortuner Rp300 juta, dan Toyota Alphard Rp1 miliar.

Jupiter juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp800 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp1,62 miliar. Dalam laporan tersebut, ia tercatat tidak memiliki surat berharga maupun utang.

"LHKPN itu saya laporkan sebelum jadi dewan. Jadi jumlah harta itu bukan ujug-ujug setelah saya menjabat dewan," kata Jupiter dalam keterangannya pada April 2023.

Selain memiliki saham di BPR Bank Dana Niaga, Jupiter juga mengaku memiliki perusahaan properti PT Jupiter Bumi Land serta perusahaan importir suku cadang sepeda motor PT Royal Prima Mandiri. Ia juga menyebut telah mendirikan perusahaan ekspedisi impor elektronik sejak 2008.

Jupiter menegaskan seluruh aset yang dimilikinya telah dilaporkan secara resmi melalui sistem e-LHKPN KPK sesuai ketentuan yang berlaku. "Detail transparansi pelaporan seluruhnya saya sampaikan langsung melalui situs resmi e-LHKPN KPK sebagai wujud transparansi publik sesuai aturan yang berlaku," katanya.