Mendagri Tinjau Program Bedah Rumah di Papua, 22.379 Rumah Siap Direhabilitasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Mendagri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu 21 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Dalam kunjungannya, Tito menegaskan bahwa lokasi yang didatanginya menjadi simbol dimulainya program renovasi. Atau bedah rumah dalam skala besar di Tanah Papua.

"Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya. Simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah," kata Tito.

Menurutnya, program perumahan rakyat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh agar pelaksanaannya berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak warga.

Dalam kesempatan itu, Tito didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait. Mereka berdialog langsung dengan dua penerima bantuan BSPS, Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama tinggal di Kampung Mosso.

Saat meninjau rumah keduanya, Tito menilai kondisi bangunan memang layak mendapatkan bantuan pemerintah. Sejumlah kerusakan terlihat pada bagian dinding yang lapuk, fondasi yang kurang kokoh, hingga atap yang sering bocor saat hujan.

Tito mengungkapkan, tingginya angka rumah tidak layak huni di Tanah Papua menjadi salah satu alasan utama perlunya percepatan program tersebut. "Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen," ujarnya.

"Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD. Karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai," kata Tito menambahkan.

Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis. Guna mempercepat penanganan persoalan rumah tidak layak huni yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah Papua.

"Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sudah, mari kepala daerah untuk dukung penuh," ucap Tito.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah lainnya. Pemerintah berharap program BSPS dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan warga di Tanah Papua.