RRI.CO.ID, Jakarta — Perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu “banjir informasi” di ruang publik. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam menyaring setiap informasi yang beredar.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Tulus Santoso, dalam diskusi panel interaktif tentang literasi digital dan etika penyiaran yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Pasundan, Sabtu 23 Mei 2026.

Menurut Tulus, saat ini arus informasi banyak beredar melalui ruang digital yang bersifat personal dan diakses melalui perangkat gawai. Situasi ini membuat upaya literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga keluarga serta pemerintah.

Selain itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat tersebut menekankan pentingnya pembaruan regulasi agar selaras dengan perkembangan teknologi. “Yang paling krusial dalam menghadapi banjir informasi, berita hoaks, dan konten yang meresahkan adalah literasi yang mumpuni serta regulasi yang relevan,” ujar Tulus.

Ia juga menilai masih banyak masyarakat yang belum mampu memilah dan memverifikasi informasi yang diterima. Sehingga rentan terjebak dan tanpa sadar ikut menyebarkan informasi palsu.

“Menurut data Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, sebanyak 28,9 persen masyarakat tidak dapat memeriksa kebenaran informasi. Angka ini tidak kecil dan perlu menjadi perhatian serius,” katanya.

Kegiatan bertema “Membangun Kesadaran Baru dalam Menghadapi Perubahan” itu juga dihadiri Sekretaris BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), I Nyoman Adhiarna; peneliti BRIN, Hanif Fakhrurroja; Anggota DPRD Cimahi, Agung Rohama Shidiq; serta Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyana.