RRI.CO.ID, Jakarta - Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) nasional. Langkah yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu disebut dapat memperkuat pengawasan terhadap arus ekspor dan penerimaan negara.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan pembentukan DSI bukan sekadar menghadirkan badan usaha baru. Menurutnya, kebijakan tersebut menyasar persoalan mendasar dalam tata kelola ekspor yang dinilai selama ini menyimpan banyak celah kebocoran.

“Ini bukan sekadar BUMN baru. Ini operasi pembedahan jantung atas praktik ekspor yang selama tiga dekade dibiarkan liar,” kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.

IAW menilai selama bertahun-tahun negara menghadapi persoalan penerimaan yang tidak sebanding dengan besarnya komoditas ekspor nasional. Padahal, Indonesia merupakan salah satu eksportir utama komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara.

Menurut Iskandar, sejumlah pola lama diduga terus berulang dalam sistem ekspor nasional. Mulai dari praktik under-invoicing, transfer pricing, manipulasi kualitas produk, rekayasa HS Code, hingga devisa hasil ekspor yang disebut tidak sepenuhnya kembali ke sistem keuangan nasional.

“Bukan karena SDA habis. Tetapi karena sistem ekspor kita bolong-bolong seperti jaring ikan yang robek,” ujarnya.

IAW menilai keberadaan DSI nantinya memiliki fungsi strategis karena negara dapat memantau harga ekspor, volume barang, identitas pembeli akhir, hingga arus devisa hasil ekspor secara langsung. Namun, Iskandar mengingatkan pengawasan tetap harus diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Lompatan ini berani karena memotong banyak kepentingan lama. Tapi kalau pengawasannya lemah, korupsinya justru bisa lebih terpusat dan lebih besar,” katanya.

Karena itu, IAW mendorong pemerintah membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dalam operasional DSI. Selain itu, sektor crude palm oil (CPO) dinilai layak dijadikan proyek percontohan sebelum DSI berjalan penuh karena memiliki data audit dan indikasi manipulasi yang relatif lengkap.

IAW juga meminta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai segera menyisir 282 wajib pajak yang terindikasi terlibat manipulasi ekspor produk turunan sawit. Menurut Iskandar, langkah konkret diperlukan agar publik melihat upaya perbaikan tata kelola ekspor benar-benar dijalankan secara serius.

“Kalau berhasil, Presiden akan dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kedaulatan ekonomi. Kalau gagal, kita hanya mengganti pemilik kotak hitam, bukan membukanya,” tuturnya.